75 Desa Cairkan DD

Sudah Ajukan Berkas, Juga Digunakan PPKM Mikro

NewMalangPos – Perangkat desa di Kabupaten Malang ramai-ramai ajukan pencairan Dana Desa (DD). Sudah 75 desa yang mengajukan permohonan pencairan tahap pertama. Angaran yang dicairkan ini juga digunakan untuk operasional PPKM Mikro.
75 desa yang telah mengajukan pencairan DD itu tersebar di 10 kecamatan. Yakni Kecamatan Donomulyo sebanyak tiga desa, Kecamatan Bantur 10 desa, Kecamatan Wajak 12 desa, Kepanjen 13 desa, Tumpang terdapat tigadesa dan Dau sejumlah lima desa. Sedangkan Kecamatan Singosari tercatat 14 desa telah mengajukan pencairan DD, Lawang sejumlah empat  desa, Gedangan baru satu desa dan Kecamatan Tirtoyudo 10 desa.

“Usulan pencairan DD tahap pertama itu kami teruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk kemudian diproses,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Suwadji.

Suwadji mengatakan, pencairan DD harus berdasarkan syarat yang sudah ditentukan. Yakni sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri No 143/575/SJ tentang Percepatan Penyaluran dan Pelaksanaan Dana Desa tahun 2021.

Khusus pencairan tahap pertama juga mengacu dari peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap desa. Selain itu adanya peraturan desa mengenai APBDes dan surat kuasa pemindahbukuan DD.

“Peraturan Bupati Malang sudah terbit. Sehingga desa yang APBDesnya sudah ada dan sudah memiliki surat kuasa pemindahbukuan dana desa sudah boleh mengajukan pencairan. Paling tidak jika semua syarat sudah terpenuhi pekan depan DD yang diajukan sudah dapat dicairkan,’’ katanya.

Pada tahap pertama pencairan DD sebesar 40 persen. Dari jumlah tersebut bisa dialokasikan untuk pelaksanaan PPKM Mikro. “DD setiap tahun dicairkan tiga tahap. Pertama Januari-Maret besarannya 40 persen, tahap kedua Maret – Juni sebesar 40 persen. Tahap tiga pencairan dilakukan Juni – Agustus, besarannya 20 persen,” jelas Suwadji.

Pencairan tahap pertama bersamaan dengan PPKM Mikro. Selain itu sesuai Intsruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1  tahun 2021. “Di dalamnya menjelaskan bahwa Dana Desa dapat digunakan sebagai salah satu sumber anggaran PPKM Mikro,’’ tambahnya.

Ada pula Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan nomor SE-2/PK/2021. SE ini tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan DD tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam aturan tersebut DD ditentukan penggunaanya pertama adalah Bantuan Langsung Tunai Desa.

Selanjutnya tambah Suwadji sesuai aturan tersebut, paling sedikit sebesar delapan  persen dari anggaran yang diterima masing-masing desa untuk penanganan pandemi Covid-19. “Penggunaan anggaran sesuai kewenangan desa. Pada PPKM Mikro, DD dapat digunakan untuk aksi desa aman Covid-19 dan Satuan Tugas Desa aman Covid-19,’’ urainya. Dia menambahkan, desa yang belum mengajukan pencairan DD diharapkan segera mengajukan berkas.  

Sementara itu di Kota Malang, posko PPKM Mikro mulai dibentuk di kecamatan dan kelurahan. Salah satu contohnya  di kantor Kecamatan Klojen Jalan Surabaya 3A. Sesuai SE Wali Kota Malang Nomor 6 tahun 2021, posko di tingkat kecamatan diketuai camat.

“PPKM Mikro ini kan basisnya ada di tingkat masyarakat. Kita mencoba merancang sebuah habit, kebiasaan, mengembalikan gotong royong. Kita juga memaksimalkan peran RT dengan jajaran PKK di tingkat RT serta pemuda.  Untuk mewadahi itu maka dibentuk posko di  RT,” kata Camat Klojen Heru Mulyono, kemarin.

Di tempat lain, posko PPKM Mikro juga telah siap. Seperti di Kelurahan Kasin, posko PPKM menjadi satu dengan Kampung Tangguh Semeru.   “Nanti kami menggalakkan sosialisasi lagi ke tingkat RW dan RT supaya kerumunan dibatasi. SDM di Kasin untuk melakukan tugas PPKM juga sangat mencukupi. Semua lembaga yang ada di kelurahan saya libatkan,” jelas Mohammad Rusdi, Lurah Kasin.

Sementara itu di Kota Batu, desa dan kelurahan mulai membentuk Kampung Tangguh. Salah satunya di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Hal itu disampakan oleh Lurah Temas, Adi Santoso.

“Mulai hari ini kami sudah mengaktifkan Kampung Tangguh. Ditambah lagi membentuk relawan tangguh Covid-19 di tingkat kelurahan,” ujar Adi kepada Mew Malang Pos, Rabu (10/2). Ia menerangkan, dalam Kampung Tangguh terdapat posko Satgas Covid-19 tingkat kelurahan.

Di posko tersebut, disiapkan 10 kamar isolasi jika dibutuhkan. Dengan penanganan tenaga kesehatan (nakes). Sudah begitu lanjut Adi, terdapat 10 relawan yang disiagakan. Mereka terdiri dari Linmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRD), dan juga Karang Taruna.

Wakil Wali Kota Batu, Ir Punjul Santoso MM mengatakan PPKM Mikro diberlakukan di tiap desa dan kelurahan. Tingkat RT/RW baru dilakukan ketika ada warga di 10 rumah yang terkonfirmasi positif Covid-19. (ira/ian/eri/van)