5 Jabatan Strategis Pemkot Malang Kosong

NEW MALANG POS– Pandemi Covid-19 menyandera sederet kebijakan. Salah satunya tak memugkinkan gelar lelang jabatan atau open biding. Akibatnya kini lima jabatan strategis kosong setelah pejabatnya pensiun dan berpindah tugas. (baca grafis di Koran New Malang Pos, red)

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengakui adanya kekosongan jabatan di sejumlah dinas strategis. Penyebabnya karena pandemi Covid-19. Namun demikian, orang pertama di Pemkot Malang ini pastikan ada jalan keluarnya.

Ia mengatakan ada aturan baru open biding untuk mengisi jabatan yang kosong memungkinkan untuk dilaksanakan.  “Memang pada saat pandemi nggak boleh ada open bidding (lelang jabatan). Tapi aturan baru boleh,” tegasnya.

Meski begitu ia menjelaskan open bidding dalam waktu dekat pun belum akan dilakukan. Pasalnya selain Pemkot Malang masih fokus pada penanganan Covid-19, terdapat beberapa perangkat daerah yang nanggung jika diiisi kekosongan jabatannya berkaitan dengan anggran yang akan dikucurkan.

Jika diisi tahun ini, saat pemda masih fokus pada penanganan Covid-19, anggaran yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan program pada dinas tersebut tidak akan maksimal. Utamanya untuk anggaran belanja modal dan operasionalnya.

“Kalau tahun ini mungkin belum. Tahun depan kemungkinan bisa. Karena kita akan fokus pemulihan,” tegas Sutiaji.

Untuk diketahui saat ini terdapat dua jabatan kepala dinas yang kosong sejak tahun lalu. Yakni Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Kedua jabatan ini kosong sejak Desember 2019.

Kepala Dinkes saat ini dijabat Plt. Yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Sri Winarni. Sedangkan Plt Kepala DKPP saat ini dijabat Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dyah Ayu Kusuma Dewi. Dahulu jabatan kepala DKPP dijabat Sapto Prapto Santoso. Sapto kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kota Malang.

Sementara itu menurut catatan New Malang Pos, terdapat dua dinas  yang baru saja ditinggal  pimpinannya. Dikarenakan sudah habis masa mengabdinya alias pensiun. Yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Kecamatan Lowokwaru.

Kini Kepala Diskominfo dijabat Plt oleh  Erik Setyo Santoso, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Naker PMPTSP). Sebelumnya Kepala Diskominfo dijabat Tri Widyani. Ia pensiun per Mei 2020 lalu.

Tidak hanya itu, Camat Lowokwaru Imam Badar juga pensiun sejak  Mei 2020. Posisi Camat Lowokwaru ini sekarang ditempati Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Lowokwaru.

“Kita tunggu tahun depan saja. Yang penting selama ini tugas-tugas tidak ada masalah dipegang oleh Plt,” tandas Sutiaji.

Masalah kekosongan jabatan ini memang jadi catatan DPRD Kota Malang. Ketua Fraksi Gerindra,  Kol (Purn) Djoko Hirtono menyorot persoalan itu dalam sidang paripurna Penyampaian Hasil Laporan Pembahasan Banggar Terhadap Ranperda Kota Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019, kemarin.

“Kekosongan jabatan harus ditata dan diisi sesuai ketentuan aturan UU (undang-undang). Perlu segera diisi guna mengisi kekosongan yang terjadi sehingga roda pemerintah dapat berjalan produktif kembali,” tegas Djoko.

Dikatakannya Pemkot Malang sempat beralasan pandemi Covid-19 menjadi alasan penundaan pelaksanaan open biding. Menurut dia, pemerintah pusat sudah memunculkan aturan baru berkaitan dengan hal ini.

Ini merujuk pada surat edaran (SE) baru yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada April lalu. Yakni SE Nomor 10/SE/IV/2020 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS atau Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/ Teleconference pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Korona.

Dengan terbitnya SE tersebut,  lanjut dia, instansi pemerintah dimungkinkan untuk melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PNS melalui media elektronik atau teleconference. (ica/van)