Berintergritas, Fakultas Syariah UIN Maliki Pilot Project WBK dan WBBM

new malang pos
Rektor UIN Maliki Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag memberikan sambutan dalam pertemuannya dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI beberapa waktu

MALANG, NewMalangPos – Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) RI beberapa waktu yang lalu mendatangi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang.

Tujuannya untuk melakukan penilaian lanjutan Fakultas Syariah. Pasalanya Fakultas Syariah UIN Maliki lolos penilaian pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kepala SPI Koordinator Pendampingan PMPZI, Muhammad In’am Esha mengatakan, Fakultas Syariah merupakan salah satu unit kerja di UIN Malang yang mendapat kepercayaan sebagai projecting pada tahun 2021. Selain itu juga ada tiga lembaga di lingkungan Kemenag yang turut dilakukan penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas (PMPZI), yakni MAN 2 Kota Malang, Kantor Kemenag Kota Malang, dan Kantor Kemenag Kabupaten Malang. “Untuk kegiatan pada tahun 2021 ini, salah satu unit kerja di UIN Malang yang mendapat kepercayaan sebagai projecting itu Fakultas Syariah,” katanya.

Baca Juga :  ATASEC 2020 Politeknik Negeri Malang Presentasi 96 Hasil Riset Dosen

Ia berharap fakultas lain dapat menyusul mengikuti jejak fakultas Syariah untuk dapat menuju program WBK dan WBBM. Program ini dilaksanakan demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Harapan kami semua fakultas dapat mengembangkan hal yang sama seperti yang telah dilakukan Fakultas Syariah,” tambahnya.

WBK maupun WBBM tidak semata-mata dalam rangka kompetisi. Tetapi merupakan langkah strategis untuk mengembangkan secara konsisten budaya integritas di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sehingga manajemen dan birokrasi bersih dari korupsi selalu terjaga di lingkungan kampus ini.

Baca Juga :  Raih Best Practice Terbaik 1 Jawa Timur

Sementara itu, Ketua Tim Zona Iintegritas Fakultas Syariah UIN Maliki Malang Dr. Khoirul Hidayah, SH, MH mengatakan untuk mewujudkan WBK dan WBBM Fakultas Syariah melakukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui forum rapat koordinasi ataupun melalui website dan media social. Sebab menurutnya, lembaga berintegritas harus didukung oleh SDM yang berintegritas. “Membangun budaya kerja yang berintegritas, dibutuhkan waktu dan komitmen bersama,” ucapnya.

Wakil Dekan AUPK Fakultas Syariah ini melanjutkan, Fakultas Syariah membuat sistem dengan memberikan fasilitas pelaporan gratifikasi online dan pengaduan kepentingan melalui website. Itu dilakukan untuk memberi kemudahan pelayanan akademik dan non akademik melalui online.

Baca Juga :  Uji Coba 85 Sekolah Tatap Muka Dimulai Hari Ini

Ia memaparkan terdapat lima hal yang harus dijalankan sebagai upaya Reformasi Birokrasi mengacu pada
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Pertama, kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN. Kedua, pelayanan publik yang semakin maju dan mampu bersaing secara global.

Ketiga, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi makin baik. Keempat, SDM aparatur semakin profesional. Dan yang kelima, pola pikir dan budaya kerja yang mencerminkan integritas yang makin tinggi. “Semoga Fakultas Syariah bisa mampu memberikan manfaat dan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Sehingga kedepannya mampu menjadi unit kerja pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta selalu mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik,” harapnya. (imm/ggs)