Belum Miliki RDTR, Dewan Minta Tegas Tegakkan Aturan

TAK MILIKI IMB: Masih banyak bangunan tak miliki IMB berdiri di Kota Batu, salah satunya perumahan di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu. (NMP/MUHAMMAD FIRMAN)

KOTA BATU – Masih banyak pemerintah daerah yang belum memiliki peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayahnya. Salah satunya Pemerintah Kota Batu yang belum memilikinya.

Hal tersebut berdampak dengan banyaknya pembangunan tempat usaha ‘liar’ dan membuat penataan kota akan semrawut.
Anggota Komisi A DPRD Kota Batu Ludi Tanarto sangat menyesalkan karena semala ini Pemkot Batu belum memiliki Perda RDTR. Karena menurutnya Perda tersebut sangat penting dalam menata pembangunan berkelanjutan di wilayah Kota Batu.

“Memang sampai saat ini Pemkot Batu belum memiliki Perda RDTR. Tapi setidaknya Pemkot telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini telah dilakukan evaluasi oleh Pemprov Jatim,” ujar Ludi kepada New Malang Pos, Selasa (4/5).

Baca Juga :  Pernerbitan SLF Harus Libatkan DPK

Menurutnya, dengan turunnya hasil evaluasi Perda RTRW setidaknya bisa menjadi acuan pembangunan di Kota Batu. Mengingat jika menunggu Perda RDTR kapan pemerintah akan mulai bekerja.
“Karena evaluasi Perda RTRW sudah turun bisa jadi acuan. Meski masih tahap evaluasi, tapi artinya Perda tersebut sudah bisa jadi acuan dalam setiap pembangunan di Kota Batu agar tidak semrawut,” beber ketua Fraksi PKS Kota Batu ini.

Lebih lajut, dengan adanya Perda RTRW Pemkot melalui PD terkait harus lebih tegas dalam penegakan pelanggaran. Misalnya sebelum ada pembangunan pelaku usaha harus memiliki dan menyelesaikan izin terlebih dahulu. Karena akan percuma ada Perda tapi tidak menyelesaikan perizinannya.
“Karena itu Komisi A menghimbau agar Pemkot lebih tegas dalam menegakkan aturan yang ada saat ini seperti Perda RTRW. Sedangkan untuk Perda RDTR tinggal menindak lanjuti,” tegasnya.

Baca Juga :  Nasib Kepala PD Strategis Tunggu KASN

Ludi menambahkan, ketika Perda RDTR nanti dibahas akan bisa lebih detail untuk aturan. Misal ketika bangun rumah tingginya harus berapa meter, kawasan sempadan jalan itu berapa meter. Tak hanya mengacu daerah tersebut kawasan hijau atau kuning.

Bahkan dengan adanya Perda RDTR ke depan, lanjut Ludi juga untuk kemudahan perizinan. Misalnya investor asing masuk bisa mendapat informasi mana lokasi yang tepat untuk membuka usaha dan tidak melanggar aturan.

Sementara itu, Kepala DPMPTSPTK Kota Batu Muji Dwi Leksono menyampaikan banyaknya bangunan tak berizin dikarenakan Pemkot memiliki RDTR. Sehingga pihaknya masih menggunakan Perda RTRW tahun 2011 yang saat ini tengah dalam proses revisi.
“Kita memang belum punya RDTK. Kita baru punya Perda RTRW tahun 2011. Sehingga gambarnya tata ruang kota masih global. Sehingga nanti harus segera disusun. Kalau dulu RDTK harus di Perdakan. Sekarang aturan baru cukup pakai Perkada atau Perwali,” paparnya.

Baca Juga :  Tiga Hari PPKM, Dewanti Minta PHRI Ikuti Aturan

Mantan kepala Bagian Hukum Setda Kota Batu ini menerangkan, dengan adanya RDTK nanti akan berbicara tentang zonasi. Dengan begitu, ketika akan ada pembangunan di daerah dengan zonasi terlarang atau hijau, maka pihaknya tidak akan mengeluarkan izin.

Perlu diketahui, tercatat sejak Januari hingga September 2020 terdapat 128 bangunan yang tindak oleh Satpoll PP. Sebab dikarenakan tidak memiliki IMB. Beberapa pelanggar telah dilakukan sidang tipiring. (eri/jon)