Banyak Perumahan Liar, Satpol PP Tindak Tegas

6
perumahan tak berizin
Komisi A bersama PD terkait sidak perumahan bandel di Desa Beji, Kecamatan Junreo, Kota Batu Rabu (7/4) siang. (NMP/KERISDIANTO)

KOTA BATU, NewMalangPos – Komisi A DPRD Kota Batu bersama kepala Desa Bumiaji, Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kota Batu melalukan sidak salah satu perumahan tak berizin yang ada di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu Rabu (7/4) siang.

Tanpa tedeng aling-aling, Satpol PP sebagai PD penegak Perda langsung meminta agar pengembang menutup sementara waktu pembangunan perumahan. Pengembang diminta untuk mengurus segala kelengkapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menyerahkan PSU sebelum kembali melanjutkan pembangunan.

“Dari hasil sidak kami langsung sampaikan ke pengembang untuk menghentikan aktifitas sekarang juga. Kami minta agar pengembang mengurus mulai awal ke DPMPTSPTK terlebih dahulu. Juga sosialisasi ke Pemdes terkait adanya pembangunan perumahan,” ujar Kepala Satpol PP Kota Batu M. Nur Adhim kepada New Malang Pos siang ini.

Lebih lanjut, penutupan dilakukan karena Perumahan Griya Emas Beji Mutiara Residence dikelola PT Assalam ini sama sekali belum memiliki izin. Meskipun proses pembangunan sudah berjalan. Bahkan Satpol PP tahun 2019 lalu telah memanggil untuk sidang tipiring.

Anggota Komisi A DPRD Kota Batu Kukuh Kusbiyanto menyampaikan untuk legalitas perumahan di Beji memang sedang dalam proses perizinan. Namun yang disayangkan, pembangunan sudah berlangsung dan telah terjual 30 unit dari total 44 unit rumah.

“Karena kami minta agar pengembang menyelesaikan legalitas. Begitu juga untuk PSU seperti tanah makam harus dipenuhi. Kami sendiri dari DPRD akan proaktif menindaklanjuti informasi dari masyarakat dengan adanya perumahan tak berizin. Kemudian meminta kepada OPD terkait untuk menindaklanjuti,” bebernya.

Lebih lanjut, legalitas dan penyerahan PSU sangat penting. Pasalnya hal tersebut akan menjamin hak user seperti tahan makam hingga prasarana lainnya. Serta setiap pengembang harus izin atau sosialisasi terlebih dahulu ke Pemdes dan masyarakat sekitar.

Kepala Desa Beji Deni Cahyono mengeluhkan ada banyak perumahan liar di wilayahnya. Pihaknya juga menyayangkan perumahan yang telah disidak tersebut melewati prosedur dengan tidak memberi sosialisasi ke warga dan Pemdes.

“Saya menyangkan banyaknya perumahan tak berizin. Apalagi saat disidak pengembang menyampaikan telah mengajukan perizinan ke dinas dan BPN. Sedangkan desa tak mengetahui sama sekali,” bebernya.

Selama tahun 2021 ini saja, Deni menerangkan masih menunggu lima pengembang perumahan terkait perizinan dan penyediaan PSU seperti tanah makam ke pihak desa. Sedang dalam kurun waktu 1,5 tahun masih ada tiga perumahan yang sudah menyerahkan PSU dan tanah makam. Itupun setelah disidak.

Sementara itu, Owner PT Assalam Achmad Sayuti membenarkan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengikuti penindakan tipiring pada 2019 akibat belum mengurus perizinan. Saat itu diungkapnya masih ada tiga bangunan rumah yang berdiri sebagai contoh.

Saat ditanya apa kenapa hingga dua tahun ini tak melanjutkan mengurus perizinan, diakuinya masih dalam proses menyiapkan site plan. Menurutnya pengurusan perizinan telah diajukan sejak 2020 lalu. Namun tertunda karena pembatasan layanan yang diberlakukan selama pandemi Covid-19 membuat proses berjalan lama.

“Kami sudah mengurus perizinan dan sekarang masih proses site plan. Pengurusan terhenti karena pandemi yang membuat proses lama dan bergantian,” bebernya.

Dengan adanya kebijakan agar segera menghentikan proses pembangunan, pihaknya akan menghentikan pembangunan dan melanjutkan pengerjaan setelah persyaratan terpenuhi.

“Kami akan segera tindak lanjuti menyikapi rekomendasi dinas. Sementara pembangunan akan dihentikan. Begitu juga untuk PSU juga belum kami serahkan dan terkait tanah makam akan kami sampaikan ke pihak desa,” terangnya.

Tak hanya menghentikan pembangunan di Griya Emas Beji Mutiara Residence, Satpol juga menutup pembangunan perumahan tepat di sampingnya. Meski diketahui pembangunan masih dalam tahap penataan lahan pertanian yang akan dikonversi menjadi lahan perumahan. (eri/jon)