Aset Pasar Besar Kota Batu Dilelang

Pasar Besar Kota Batu di Jalan Dewi Sartika bakal segera dihitung besaran lelang material gedung sebelum direvitalisasi. (NMP/MUHAMMAD FIRMAN)

KOTA BATU, NewMalangPos – Revitalisasi Pasar Besar Batu masih menunggu kejelasan anggaran pemerintah pusat. Namun dalam perkembangannya untuk kebutuhan anggaran revitalisasi bakal bertambah Rp 30 miliar.

Artinya revitalisasi Pasar Besar yang awalnya dianggarkan Rp 200 miliar dari APBN bertambah menjadi Rp 230 miliar. Peningkatan anggaran tersebut mengacu dari hasil revisi Detail Engineering Design (DED) bersama Kementerian PUPR beberapa hari lalu.

Sambil menunggu realisasi revitalisasi, Pemkot Batu juga tengah mempersiapkan hal lainnya. Yakni Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) bakal menghitung nilai aset material gedung. Perhitungan itu bertujuan untuk menentukan besaran lelang material gedung.

Baca Juga :  Targetkan PAD Rp 170 Miliar, Dewan Minta Program Pemulihan Ekonomi Lebih Konkret

“Dalam waktu dekat kami bersama tim appraisal akan menaksir terlebih dahulu material bangunan pasar besar yang merupakan aset Pemda. Nantinya yang bisa dilelang adalah besi bekas bangunan,” ujar Kepala BKD Kota Batu M. Chorikepada New Malang Pos, Jumat (7/5) kemarin.

Sebelum dilakukan penilaian berapa perkiraan nilai lelang, pada tahap awal BKD akan melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) Kota Malang. Kemudian dari situ akan ditaksir nilai aset sebagai dasar untuk menentukan harga lelang.

Baca Juga :  Komunitas Pecinta Tanaman Hias di Kota Batu Kumpulkan Rp 19 Juta dari Lelang

“Awalnya timgar dan banggar memperkirakan target lelang sebesar Rp 9,1 miliar. Tapi itu masih perkiraan. Untuk bisa menadapat hasil pasti, dibutuhkan perhitungan dari KPKNL. Dengan begitu bisa dipastikan rasionalisasi nilai lelang,” bebernya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kota Batu Didik Machmud menyampaikan bahwa dengan adanya informasi perubahan DED peningkatan anggaran pembangunan senilai Rp 30 miliar untuk pembangunan Pasar Besar Kota Batu. Maka perlu dilakukan perubahan Perpres yang awalnya dianggarkan Rp 200 miliar menjadi Rp 230 miliar.

“Dengan adanya perubahan DED itu artinya harus ada perubahan Perpres. Nah pertanyaan kami apakah bisa dengan perubahan anggaran itu sebelum Perpres dirubah anggaran senilai Rp 230 miliar masuk dalam APBN,” tanyanya.

Baca Juga :  Okupansi Hanya 40 Persen

Kemudian dengan adanya perubahan DED dan penambahan anggaran secara tak langsung target RPJMD untuk pembangunan tahun 2021 dan selesai 2022 juga ia pertanyakan apakah bisa tepat waktu. 

“Selain itu setidaknya dengan adanya perubahan DED baru saya sarankan Dinas Perumahan dan PD terkait memberikan pemaparan di gedung dewan apa saja perubahannya. Terlepas itu dana dari pusat,” pungkasnya.(eri/jon)