Akui Ada Potongan Insentif Nakes, Dinkes Panggil Kepala Puskesmas Lawang

NEW MALANG POS – Dugaan pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Lawang yang menangani Covid-19 jadi sorotan. Tindakan itu dianggap salah. Dua instansi di Pemkab Malang, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Inspektorat turun tangan mengusut. (baca grafis)

Dinkes Kabupaten Malang langsung memanggil Kepala Puskesmas Lawang dr Julia Rosana, Selasa (12/10) . “Kami sudah panggil untuk klarifikasi,” kata Kepala Dinkes Kabupaten Malang drg Arbani Mukti Wibowo.

Arbani menjelaskan sesuai hasil klarifikasi, Kepala Puskesmas Lawang dr Julia Rosana mengakui ada potongan insentif atau tunjangan nakes yang menangani Covid-19. Namun ditegaskan, uang hasil potongan itu dibagikan kepada nakes lain yang tak mendapat insentif walau sebenarnya ikut tangani pasien terpapar Virus Korona.

Arbani menjelaskan insentif itu bersumber dari APBD Kabupaten Malang. Bukan berasal dari Kementerian Kesehatan.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah nakes Puskesmas Lawang mengeluh adanya pemotongan insentif. Mereka membeber tunjangan yang ditransfer ke rekening pribadi dikumpulkan lagi di pihak tertentu. Alasannya agar dibagikan ke nakes lain yang tak mendapat tunjangan demi menjaga kebersamaan. Saat uang dibagikan kembali ke nakes, nominal yang diterima tak sesuai jumlah sebenarnya.

Baca Juga :  Satpol PP Kabupaten Malang Tangkap Ular Piton di Kalisongo

Lebih lanjut Arbani mengatakan Dinkes mencairkan tunjangan nakes yang menangani Covid-19 sesuai Surat Keputusan (SK) yang diajukan kepala puskesmas. Artinya hanya diberikan kepada nakes yang tertera dalam SK.

“Yang di Puskesmas Lawang ini, nama nakes yang tertulis di SK lebih sedikit dibandingkan yang menangani kasus Covid-19. Di Lawang sendiri kasus Covid-19 cukup tinggi. Sehingga insentif yang diberikan kepada nakes juga tinggi. Tapi ya itu, hanya diberikan kepada mereka yang namanya tertulis dalam SK,” jelas Arbani.

Baca Juga :  Kapolsek Lawang Meninggal Dunia

Selanjutnya pihak puskesmas membuat kebijakan sendiri terkait pencairan insentif. Yakni adanya potongan yang kemudian uang hasil potongan tunjangan dibagikan secara merata kepada seluruh nakes yang ikut menangani kasus Covid-19.

Menurut Arbani kebijakan itu tak dibenarkan sekalipun tujuannya baik untuk memberikan keadilan. Namun demikian dia enggan menyebutkan sanksi. Sebaliknya, agar persoalan ini tidak kembali terjadi, Arbani meminta kepala Puskesmas Lawang memperbarui SK yang di dalamnya tertulis nama-sama nakes yang menerima insentif.

“Saat nanti melakukan klaim ke Dinas Kesehatan, maka SK yang diajukan harus diganti. Dan nama-nama nakes yang menangani Covid-19 juga harus dituliskan semua,’’ ungkap Arbani.

Mantan Direktur RSUD Lawang ini mengatakan pihaknya akan sosialisasi kepada Puskesmas lainnya terkait hal ini. Tujuannya agar peristiwa ini tidak lagi terjadi.
Lantas apakah ada puskesmas lain yang melakukan hal sama? Arbani enggan berandai-andai. Tapi yang jelas pihaknya segera melakukan sosialisasi, berkaca dari masalah di Puskesmas Lawang.

Baca Juga :  SanDi Janji Sejahterakan Penambang Pasir

Terpisah Inspektur Pemkab Malang Tridiyah Maistuti mengatakan pihaknya segera membentuk tim investigasi terkait kasus ini. Tim ini akan lebih dulu mengumpulkan bahan dan keketerangan (pulbaket). “Pekan ini kami bertindak, kami bentuk tim investigasi untuk melakukan penanganan,’’ katanya.

Tridiyah memastikan segera memanggil Kepala Puskesmas Lawang untuk diminta klarfisikasi. Ia menyesalkan masih adanya kasus pemotongan insentif nakes seperti yang terjadi di Puskesmas Lawang. “Kalau itu benar (pemotongan insentif), jelas kami sangat menyesalkan. Dan tentu saja ada sanksinya,’’ tandas dia. (ira/van)

artikel Pilihan