Adil dan Manusiawi “Harga Mati” PPKM

NewMalangPos – Lagi-lagi Pemerintah secara resmi memperpanjang PPKM. Semula yang jadwalnya berakhir pada 9 agustus ini, masyarakat dipaksa kembali lagi untuk taat pembatasan-pembatasan yang dberlakukan.

Perlu kita sadari, selama kebijakan PPKM ini berlangsung, banyak problematika baru yang muncul. Perlu Evaluasi mendasar perlu dikaji secara mendalam bagaimana kelayakan perpanjangan kebijakan yang sekarang bernama “PPKM Berlevel.”

Harus berani jujur, PPKM yang menjadi jurus pamungkas pandemi malah menciptakan kegaduhan. Ironisnya, pelaksanaan PPKM sempat dibaluti rasa ketidakadilan. Pada mulanya, segala mobilitas masyarakat di berbagai kota dibatasi dengan ketat. Akan tetapi, isu TKA yang wara-wiri ke Indonesia yang sempat heboh sangat mencoreng keadilan dalam kebijakan.

Banyak sekali tulang punggung keluarga rela menghentikan pekerjaannya sementara, semata-mata sebagai bentuk ketaatan aturan. Namun mereka justru dipertontonkan pemandangan yang tidak mengenakkan mata.

Baca Juga :  Media Pemburu Like dan Klik

Resistansi kehidupan rakyat juga rentan akibat pemberlakuan PPKM darurat. Memang benar Pemerintah menyiapkan bansos besar. Namun nyatanya amunisi dinilai tidak cukup. Bhima Yudhistira selaku pengamat ekonomi Direktur Center of Economic and Law Studies menerangkan amunisi bansos PPKM hanya 20 juta bagi PKH dan BST. Sedangkan penduduk rentan miskin jumlahnya sebesar 115 juta.

Rakyat paham soal bahaya laten virus Korona. Namun rakyat juga sadar akan bantuan yang terbatas. Ada kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Akhirnya rakyat bersikukuh mengais rezeki, walaupun sampai melanggar PPKM dengan konsekuensi yang ikhlas dihadapi. Namun problematikanya, mengapa harus ada arogansi dalam penegakan PPKM yang dilakukan oknum aparat?

Banyak sekali media nasional memberitakan tindakan penertiban UMKM oleh aparat yang dinilai kurang humanis. Mulai dari penyemprotan air terhadap warung, penyitaan aset secara paksa serta kekerasan dan lainnya. Padahal Aset yang disita adalah harta berharga milik rakyat yang berdagang. Kalau aset disita, apalagi yang bisa diharapkan oleh rakyat untuk bertahan hidup ke depan?

Baca Juga :  Kali Mewek

Kita paham kebijakan PPKM darurat adalah niat mulia pemerintah memutus masifnya infeksi virus. Apabila Pemerintah tetap memaksa memperpanjangan PPKM, perbaikan aturan yang berkeadilan perlu dilakukan. Evaluasi besar-besaran juga perlu disampaikan kepada jajaran aparat agar lebih manusiawi dalam menegakkan PPKM. Sehingga, adil dan manusiawi menjadi “harga mati” syarat perpanjangan PPKM. Tujuannya untuk menghindari perpecahan dan penderitaan masyarakat di tengah pandemi yang berkepanjangan.

PPKM Berkeadilan
Mengatur ulang PPKM berkeadilan harus mengelaborasi nilai keadilan yang beragam definisi. John Rawls (1971) berpendapat keadilan itu menitikberatkan pada “persamaan.” Kaidah persamaan ini dijadikan dasar fundamental A.V. Dicey ke dalam salah satu prinsip negara hukum yang dikenal Equality Before The Law (EBL). EBL memiliki makna “persamaan di depan hukum” dan termaktub dalam UUD 1945.

Baca Juga :  MAJU TERUS LAWAN ‘LEVIATHAN’

Aturan PPKM harus memiliki kaidah EBL. Mudahnya TKA wara-wiri di tanah air ketika rakyat pekerjaannya banyak terhalang karena pembatasan mobilitas, merupakan wujud kebijakan yang cenderung diskriminatif. Idealnya, PPKM tidak boleh membeda-bedakan dan harus berlaku sama bagi siapapun dalam mewujudkan aturan berkeadilan.

Kata Scheltema (1985), mewujudkan keadilan harus dibarengi prediktabilitas. Pemerintah harus mengingat konstitusi dalam pelaksanaan PPKM. Jangan hanya pintu lokal, pintu Internasional juga harus ditutup dalam menegakkan EBL yang berprektabilitas.

Pilihan Pembaca