85 Anggota DPRD Sulsel Bakal Mendapatkan Tiga Set Pakaian, Anggaran Total Nyaris Rp 1 Miliar

Gedung DPRD Sulsel (Noval Dhwinuari Antony-detikcom).

Jakarta,NewMalangPos – DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menganggarkan hampir Rp 1 miliar untuk baju dinas.

Disebutkan, sebanyak 85 anggota DPRD Sulsel bakal mendapatkan tiga set pakaian, yakni pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, dan pakaian dinas harian. Total anggaran yang disiapkan senilai Rp 935 juta atau nyaris Rp 1 miliar.

“Baru dianggarkan tahun ini,” ujar Sekretaris DPRD Sulsel Muhammad Jabir saat dimintai konfirmasi, Senin (16/8/2021) seperti dilansir Detikcom.

Masyarakat pun heboh dan membicarakan nilai besar itu di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Namun, Jabir berucap anggaran itu sudah sesuai aturan.

Dia juga menyebutkan satu set pakaian ditaksir hingga Rp 450 ribu dan merupakan nilai yang wajar. Namun dia memaklumi angkanya terlihat besar karena anggota DPRD Sulsel sendiri berjumlah 85 orang.

“Kalau itu per pasang Rp 750 ribu dengan ongkos jahitnya dan segala macam pajaknya kan jatuhnya pasti Rp 450 ribu, Pak. Memang nilainya tinggi, tapi karena DPRD banyak, Pak, kali 85 mi Pak. Coba kalau 30 atau 50 orang biayanya juga tidak sebesar begitu,” katanya.

Baca Juga :  Geser Jatim, Kematian Covid-19 Jateng Tertinggi di Indonesia

Proses pengadaan pun disebut sudah sesuai aturan. Pemerintah Provinsi Sulsel sudah mengadakan proses lelang untuk pengadaan baju dinas.

“Begini Pak, soal baju itu kan prosedur lelang itu pun ada juga aturannya. Tidak mungkin kita anggarkan kalau tidak jelas,” ucap Jabir.

Jabir pun berucap anggaran baju dinas DPRD bisa membantu ekonomi masyarakat, khususnya bagi penjahit.

“Ceritanya itu dilelang. Pengusaha bisa dapat (pekerjaan). Bisa pekerjakan karyawannya kan begitu maksudnya. Tujuan memperdaya ekonomi juga Pak. Kalau tidak dilelang juga kan komunitas penjahit juga tidak dapat apa-apa, Pak. Itu dilema juga. Beda kalau itu tidak ada efeknya di masyarakat,” kata Jabir.

Baca Juga :  Anggota DPD Papua Tolak Investasi Miras

Jabir menambahkan semua pihak sebaiknya bijak menilai hal ini. Sebab, pengadaan baju dinas, selain sudah sesuai aturan, bukan pengadaan yang tidak efektif.

“Di sisi lain kita juga menggerakkan ekonomi, di situ logikanya. Beda kalau itu anggaran tidak ada efektif ke masyarakat. Contoh umpamanya gajinya (gaji anggota dewan), tunjangannya dikasih naik, nah itu baru kan bisa jadi masalah,” katanya.

Jabir membandingkan dengan hebohnya pengadaan baju dinas ‘Luis Vuitton’ oleh DPRD Kota Tengerang. Jabir memastikan, DPRD Sulsel lebih baik dan tidak berlebihan soal pengadaan banju dinas.

“Ini awalnya dari Tangerang, itu mungkin tidak wajar pakaiannya mungkin. Kalau kami tidak Pak. Karena memang kualitasnya standar internasional, dijahit pula,” kata Jabir.

“Kedua, beda kalau kita beli ya, kalau ini tidak, Pak. Usaha-usaha UKM itu jalan, Pak. Untuk memberdayakan penjahit-penjahit kecil menengah bisa bergerak juga ekonominya,” lanjut Jabir.

Baca Juga :  Besok Irjen Napoleon Jalani Pemeriksaan Terkait Penganiayaan Kece

DPRD Sulsel bicara soal tuduhan tidak peka kondisi daerah di masa pandemi COVID-19. Dia lalu mengklaim DPRD Sulsel pada tahun ini telah melakukan refocusing anggaran Rp 190 miliar.

“Masalahnya dilema juga, kalau kedua di refocusing DPRD kan itu sudah banyak, ini tahun ini Rp 159 miliar, Pak,” kata Jabir.

Sementara itu, pada tahun sebelumnya, lanjut Jabir, DPRD Sulsel juga telah melakukan refocusing anggaran hingga Rp 175 miliar.

“Artinya, item kecil saja, Pak, kalau pengadaan baju, kan begitu logikanya. Beda kalau itu anggaran tidak ada efeknya ke masyarakat,” kata Jabir.

“Jadi semua yang bersifat pengadaan barang dan jasa ada efeknya ke masyarakat, pasti ini berdampak, bergerak juga ekonomi,” katanya.

(aik/aik/dtc/jon/nmp)

artikel Pilihan