Pemerintah Jangan Loyo

0

NEW MALANG POS – “Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pendemi ini, telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan. Oleh karena itu, penegakan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan harus dilakukan.”

Pernyataan di atas dikatakan presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Instruksi tersebut disampaikannya di Istana Negara, Senin, (16/11/20) lalu.

Pernyataan presiden itu tentu punya latarbelakang yang tidak sepele. Sebab selama ini ada indikasi kuat bahwa pemerintah cenderung abai pada penegakan disiplin terkait sanksi pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes). Sudah bukan rahasia umum saat pandemi covid-19 di Indonesia belum menurun, pemerintah justru punya kebijakan untuk membuka mall, mempermudah dibukanya pariwisata dan tempat-tempat yang dianggap bisa menggerakkan perekonomian. Mempermudah beberapa lokasi di atas bisa dikatagorikan bahwa pemerintah sebenarnya sudah cenderung kewalahan dalam mengatasi pandemi ini.

Atas kebijakan itu, protes bermunculan. Namun, pemerintah tetap bergeming. Yang tak kalah santernya diprotes terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Juga, ngototnya pemerintah-DPR terkait pengesahan UU Omnibus Law. Dua kebijakan terakhir di atas tentu mengundang protes dengan mendatangkan kerumunan massa. Pemerintah dalam hal ini tetap bergeming. Kita tentu paham logika berpikir pemerintah meskipun tak serta merta harus memandang sebelah mata keinginan masyarakat.

Beberapa waktu yang lalu pemerintah “diingatkan”—untuk tak mengatakan kena batunya. Kebijakan pelonggaran atas sanksi Prokes terkait kerumunan diuji dengan datangnya Habib Rizieq Shibab, Selasa (10/11/20) dari Arab Saudi. Lepas dari pro dan kontra kepulangannya, dampaknya memunculkan kerumunan besar di sekitar bandara internasional Soekarno Hatta (CGK).

Tidak cukup itu. HRS juga berencana menikahkan anaknya. Pernikahan ini mengundang kerumunan massa dalam jumlah besar. Prokes yang selama ini dicanangkan pemerintah pun kendor. Buntutnya, Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat dicopot dari jabatanya karena dianggap lalai menangani kerumunan dampak dari kepulangan HRS. Gubernur DKI Jakarta juga diintai keterangan selama 9 jam. Efek domino kepulangan HRS tentu akan terjadi. Dari sinilah konsistensi pemerintah dalam menegakkan Prokes diuji.

Dalam posisi ini pula  instruksi presiden terkait keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi layak diapresiasi dan ditempatkan. Karena energi bangsa ini sudah terkuras habis hanya untuk mikir pandemi dengan sanksi yang tidak tegas.

Dilematis

Tentu penegakan aturan dan sanksi pelanggaran protokol tidak boleh hanya berhenti dengan pencopotan dua Kapolda. Namun mengapa selama ini sanksi-sanksi cenderung tidak mudah ditegakkan? Pertama, tiadanya ketegasan pemerintah dalam pelaksanaan Prokes. Tegas bukan berarti tidak ada keinginan untuk menegakkan aturan, tetapi penegakannya masih terkesan tambal sulam, tidak menyeluruh dan sesuai kepentingan untung rugi.   

Kita harus apresiasi pada keingian pemerintah melalui presiden dalam usaha mendudukkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Tetapi apakah sedemikian mudah? Secara normatif itu bagus, namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah dilaksanakan.

Selama ini banyak kritikan masyarakat yang ditujukan pemerintah karena tiadanya sanksi tegas dalam penegakan Prokes. Lihat misalnya bagaimana wujud  sanksi tegas bagi kandidat kepala daerah yang memancing kerumuman massa? Apakah sudah ada tindakan tegas? Bisa jadi KPU atau Panwas yang bertugas. Namun tanpa “payung hukum” tegas dan tak pilih kasih maka keraguan masyarakat terkait keraguan pemerintah semakin memuncak.

Masyarakat tentu menjadi enggan saat muncul himbauan pemerintah agar masyarakat taat Prokes. Masalahnya, pemeritah dianggap pilih kasih atau hanya mau menegakkan aturan serta himbauan jika kepentingannya terganggu. Misalnya, bagaimana gencarnya menghimbau mahasiswa untuk tidak demonstrasi karena akan memancing kerumunan. Di sisi lain, pemerintah tidak melihat akar masalah munculnya demonstrasi. Jika sebab utama demonstrasi karena protes pengesahan RUU Omnibus Law maka jangan fokus pada akibat demonstrasi. Jika tidak mau, himbauan tinggal himbauan pelanggaran jalan terus.

Termasuk di sini juga adanya dilema terkait kepulangan HRS. Muncul sementara pendapat mengapa atas kerumunan akibat kepulangan HRS bisa tegas tetapi pelaksanaan Pilkada yang mendatangkan massa tidak tegas? Mengapa pula pelanggaran yang dilakukan saat kampanye Pilkada yang juga mendatangkan massa tak ada tindakan keras pula?

Kondisi ini tentu sangat dilematis. Massa HRS adalah kelompok yang loyal. Mereka cenderung mengikuti “apa saja” apa yang dikatakan pemimpinnya. Kerumuhan dalam penyambutan HRS hanya bisa ditekan jika pimpinan tinggi organisasi itu memberikan himbauan untuk tak berkumpul. Namun yang terjadi sebaliknya bukan? Sangat mungkin HRS dan pengikutnya juga punya perhitungan politik terkait membiarkan kerumunan terjadi.

Dalam posisi ini, kerumunan akibat kepulangan HRS sangat dilematis bagi pemerintah. Mau menindak tegas bisa berdampak pada chaos. Tidak ditindak tegas ada pelanggaran prokes. Jalan tengah dengan “mengganti” Kapolda. Meskipun toh  kendornya sanksi Prokes tak  semata-mata salah Kapolda.

Kedua, masyarakat kita bukan masyarakat yang taat aturan hukum termasuk Prokes. Maka sanksi tegas dan nyata sangat diperlukan untuk itu. Bagaimana mungkin mereka percaya dengan keinginan pemerintah yang akan menegakkan aturan prokes jika mall, pasar, tempat pariwisata buru-buru dibuka? Bukankah kebijakan ini menunjukkan inkonsistensi kebijakan aturan Prokes?

Meskipun kebijakan di atas selalu berlindung di balik alasan kepentingan masyarakat. Juga kondisi perekomomian kita yang semakin memburuk. Tetapi kondisi perekonomian yang sudah oleng ini tidak diakui pemerintah. Yang kemudian muncul adalah kebijakan tambal sulam yang tak banyak menyentuh substansi permasalahan utama. Kita paham, tetapi punya hak untuk mengatakan ada banyak yang hal yang ditutupi terkait penanganan pandemi Covid-19.

Maka, tak ada cara lain dengan menegakkan aturan secara tegas. Bukan berdasar kepentingan sepihak dan waktu tertentu. Seharusnya pernyataan presiden yang mengatakan bahwa keselamaan rakyat itu nomor satu harus terus didengungkan sejak awal pandemi Covid-19 muncul di Indonesia. Tentu masyarakat akan mendukung. Pemerintah punya dana, aturan, aparat dan “pasukan.” Tak ada yang bisa menolak keinginannya. Hanya tinggal mau apa tidak.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here