new malang pos
DPRD Kota Batu mendengarkan penyampaian paripurna tentang Propemperda 2021 yang digelar di Gedung Dewan secara virtual Jumat (20/11)

NEW MALANG POS, KOTA BATU – Usulan 21 Program Rancangan Peraturan Daerah (Prompemperda) 2021 Kota Batu yang dikonsultasikan ke Biro Hukum Pemprov Jatim disetujui 18 Propemperda. Dari hasil konsultasi yang dilakukan ada tiga Raperda yang dicoret oleh Pemprov Jatim.

Hal itu disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD Kota Batu dalam penetapan Propemperda Kota Batu tahun 2021 yang digelar dan diikuti oleh eksekutif dan legislatif secara virtual, Jumat (20/11) kemarin.

Dalam sambutannya, Wali Kota Batu Dra. Dewanti Rumpoko M.Si menyampaikan bahwa penyusunan Propemperda sebagai tahap awal pembentukan sebuah Perda yang memiliki peran sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan hukum di daerah. Dengan adanya Perda diharap setiap program mampu berjalan selaras dengan sistem hukum nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah

“Untuk proses penyusunan Propemperda antara lain harus ada keselarasan materi Propemperda dengan perencanaan pembangunan daerah serta keselarasan dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Serta adanya sinergitas antar SKPD, sehingga tidak ada peraturan yang saling tumpang tindih dan tentunya partisipatif SKPD pemrakarsa dan masyarakat,” ujar Dewanti dalam sambutannya.

Lebih lanjut, dari Raperda inisiatif eksekutif dan legislatif yang dikonsultasikan Biro Hukum Provinsi, berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/19271/013.4/2020 tanggal 19 November 2020 perihal Hasil Konsultasi Program Pembentukan Peraturan Daerah disepakati berjumlah 18 Raperda.

“Total tersebut terdiri atas tujuh Raperda inisiatif DPRD dan 11 Raperda usulan Pemerintah Kota Batu. 18 Raperda ini yang akan dilakukan pembahasan sepanjang Tahun 2021 dan terbagi dalam tiga masa persidangan DPRD berdasarkan urgensi dan skala prioritas,” bebernya

Sementara itu, Wakil I DPRD Kota Batu Nurochman menyampaikan bahwa tiga Raperda yang dicoret adalah usulan DPRD Kota Batu. Tiga Raperda tersebut adalah Sumber Mata Air, Raperda Tanah Makam, dan Raperda Sistem Online Pajak daerah.

“Dari konsultasi kemarin yang acc Biro Hukum Pemprov Jatim ada 18. Dua Raperda Sumber Mata Air dan Raperda Tanah Makam dicoret karena kewenangan Provinsi Jatim. Sedang yang pajak online sudah ada di Perda Pajak Daerah,” terangnya.

Cak Nur, sapaan akrabnya menerangkan bahwa dari 18 Raperda disetujui, pihaknya optimis bisa diselesaikan seluruhnya menjadi produk hukum. Karena menurutnya 18 Raperda sangat rasional bisa diselesaikan dalam watu dalam satu tahun.

“Sedangkan untuk Raperda yang belum diselesaikan pada tahun ini. Kami akan mengusulkan kembali pada tahun 2021,” imbuhnya.

Dengan ditetapkan 18 Raperda Kota Batu tahun 2021 ada tujuh Raperda inisiatif DPRD meliputi  Raperda Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Raperda Fasilitasi Pencegahan dan Penaggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkoba. Selain itu Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Kemudian Raperda Penataan PKL, Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana, Raperda Retribusi KIR, Raperda Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta Raperda Sistem online pajak Daerah.

Sementara untuk Raperda inisiatif Eksekutif meliputi 11 Raperda yakni Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Raperda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Selain itu Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Raperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022.

Dilanjutkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Raperda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Perikanan Daerah, Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota, Raperda Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Kemudian disusul dengan Raperda Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Raperda Anggaran dan Pendapatan Belanja Dearah Tahun 2022, dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. (eri/jon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here