newmalangpos
TEKAN PENGANGGURAN: Pjs Bupati Malang Drs. Sjaichul Ghulam bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan anggota Dewan Pengupahan foto bareng usai membahas usulan UMK.(NMP-IRA RAVIKA)

NEW MALANG POS, MALANG – Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Karena dampak pandemi, angka pengangguran meningkat. Salah satu penyebabnya karena banyak perusahaan mengurangi dan terpaksa merumahkan karyawannya.

“Kami fokus menekan angka pengangguran. Tahun ini meningkat drastis karena pandemi Covid-19. Banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya, sehingga berdampak pada kenaikan angka pengangguran,” terang Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo.

Dikatakan Yoyok, dibanding tahun 2019, jumlah angka pengangguran meningkat drastis. Tahun lalu jumlahnya ada 54.106 atau naik 3,82 persen dari tahun sebelumnya. Adanya pandemi, jumlah pengangguran pun meningkat tajam.

Untuk menekan angka pengangguran tersebut, Dinas Tenaga Kerja tidak tinggal diam. Mencoba mencari formula tepat untuk menekan jumlah pengangguran. Salah satunya dengan menggelar pelatihan UMKM bagi masyarakat. 

Pelatihan ini diberikan kepada warga yang belum memiliki pekerjaan. “Harapannya mereka mendapat ilmu yang bisa dikembangkan untuk membuka usaha. Melalui usaha yang dirintis, warga pun bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan menampung pekerja,” jelasnya.

Selain menggelar pelatihan, Dinas Tenaga Kerja juga bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Yakni bersama-sama berperan aktif menekan angka pengangguran. 

Salah satu sinergitas yang dilakukan dengan OPD, yaitu melakukan pembinaan bagi warga eks Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena Kabupaten Malang memiliki jumlah TKI sangat banyak. Perhatian pun diberikan kepada pahlawan devisa itu.

“Saat mereka tak lagi melanjutkan pekerjaannya di luar negeri, maka mereka harus memiliki bekal ilmu usaha. Salah satunya dengan mengikuti pelatihan yang kami gelar dengan OPD lain,” urainya.

Sementara itu, untuk kesejahteraan masyarakat terutama buruh di Kabupaten Malang, setiap tahun Pemkab Malang melalui Dinas Tenaga Kerja juga mengusulkan upah minimum (UMK) kepada Gubernur. Usulan UMK tidak bisa diambil secara sepihak. Harus melalui pembahasan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha serta pemerintah.

Untuk menentukan angka yang diusulkan, ada beberapa pertimbangan yang diambil. Diantarannya adalah Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Selain itu, juga ada pertimbangan lain, sehingga dihasilkan angka yang tepat dan disetujui semua pihak untuk diusulkan.

“Alhamdulillah, semua proses itu dapat kami lalui semuanya. Rekomendasi usulan UMK sudah dikirimkan Pjs Bupati Malang beberapa waktu lalu,’’ paparnya.

Dalam membahas UMK, memang tidak jarang terjadi perdebatan. Terutama dari unsur pekerja dengan pengusaha. Namun debat itu tidak berlangsung lama, karena ada pertimbangan-pertimbangan lainnya.

“Kami bersyukur setiap tahun selama pembahasan UMK tidak ada kendala yang menghambat proses usulan. Semuanya berjalan lancar,’’ ungkapnya.(ira/agp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here