Stunting Antara Kebijakan dan Local Knowledge

0

NEW MALANG POSStunting merupakan gejala kronik terhadap kurangnya asupan gizi pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan balita. Keadaan yang digambarkan dengan nilai z-score tinggi badan menurut umur (TB/U) kurang dari -2 standar deviasi (SD) menurut standar tumbuh kembang yang dicanangkan WHO (WHO,2010).

Permasalahan ini menjadi sangat urgen ketika Indonesia mengalami defisit tumbuh kembang demi keberlangsungan sumber daya Manusia. Terhambatnya SDM ini juga berdampak pada pembangunan Sumber Daya Manusia karena akan mengakibatkan kerusakan terhadap Kognitif yang lemah dan psikomotorik yang terhambat.

Balita stunting nantinya juga akan lemah dalam menerima ilmu pengetahuan dan kesulitan berprestasi dalam olahraga. Balita stunting juga akan lebih rentan terkena penyakit degenaratif. Kesemua itulah yang nantinya akan berakibat pada rendahnya kualitas SDM. Hal di atas sangat logis terhadap sebab-akibat masalah gizi pada anak usia sekolah.

Seperti kita ketahui bersama masalah utama pada anak sekolah adalah Kurang Energi Protein (KEP), Ganguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Obesitas, Rendah Vitamin A, dan Anemia Defisiensi Besi. Riset Kesehatan Dasar (RIKERDAS) tahun 2019 menunjukkan bahwa Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan bahwa angka stunting berhasil dituntaskan.            SSGBI 2019 menunjukkan penurunan berat badan, kurus dan pendek jika dibandingkan dengan hasil RIKERDAS tahun 2018. Dari data disebutkan bahwa berat badan kurus 1,5 persen naik menjadi 16,29 persen, Wasting atau berat badan rendah meningkat dari 2,8 persen menjadi 7,44 persen, dan stunting dari 3,1 persen menjadi 27,67 persen.

Lalu bagaimana dengan kondisi stunting di Malang Raya? Dari data yang telah dihimpun Kompas pada tahun 2019 ditemukan bahwa dari 154.188 balita, jumlah yang terpapar 30.838 atau sekitar 20 persen. Kemudian untuk Kota Batu dari 17.339 balita, jumlah balita terpapar 4.907 atau sekitar 28,3 persen. Terakhir Kota Malang 11.981 terpapar stunting 2.360, atau sekitar 19,7 persen. Dapat dilihat bahwa Kabupaten Malang memiliki PR yang sangat serius terhadap penurunan angka stunting.

Menyoal Kebijakan

Klaim turunnya angka stunting di kabupaten Malang oleh bapak Bupati Malang Sanusi mengundang pertanyaan. Hal ini berdasarkan masih ditemukannya pelonjakan angka stunting di kabupaten Malang terutama pada masa pandemi. Dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, masih ditemukan 45 persen angka stunting tinggi.

Dengan munculnya peraturan Bupati Malang No 33 Tahun 2018 tentang upaya pencegahan stunting, menjadi titik temu dalam opini kali ini. Pada pasal 2 Upaya pencegahan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan dengan melibatkan semua unsur pemerintahan Daerah, 4 Pemerintahan Desa, swasta dan masyarakat.

Pada pasal 3 upaya pencegahan stunting bertujuan: a. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat, meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Sumber Daya Manusia; b. meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi, Kualitas Lingkungan dan Sumber Daya Manusia; c. memperkuat intervensi pencegahan stunting yang bersifat spesifik dan sensitif.

Sedangkan kebijakan selanjutnya yaitu program yang dilakukan dinas kesehatan kabupaten Malang yang berkaitan dengan kegiatan prefentif. Yaitu melakukan screening hypertyroid terhadap bayi baru lahir, melaunching gerakan serentak membangun jamban (Genta Baja), mengadakan pertolongan pada ibu hamil yang bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia, membuat program omah sadar gizi dan yang terakhir adalah program sanitasi Dinas Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) perlu ditinjau ulang pada masa pandemi.

Dampak yang paling jelas adalah lambatnya penanganan dan proses sosialisasi kepada warga terkait bahaya stunting pada balita. Proses sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah stunting pada bayi yang akan lahir. Biasanya proses sosialisasi oleh beberapa petugas kesehatan ini menjadi kunci penting dalam penanganan stunting khususnya di Malang Raya. Proses sosialisasi ini dilakukan oleh beberapa petugas kesehatan dibantu oleh komunitas pemerhati dan PKK tiap RW.

Pengetahuan Lokal Masyarakat

Pengetahuan lokal warga terhadap stunting adalah hanya sebatas bawaan genetik. Anggapan bahwa balita yang pendek adalah faktor genetik dari orang tua maupun kakek-nenek. Adanya anggapan bahwa balita pendek bukan soal disease namun bawaan gen dari orang tua ini yang menjadi pekerjaan tambahan bagi seluruh elemen masyarakat.

Faktor lingkungan berperan dalam menyebabkan perawakan pendek antara lain status gizi ibu, tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi di awal kehidupan seorang anak. Asap rokok juga sangat berbahaya bagi perkembangan janin.

Langkah Praksis

Pada kasus stunting, di luar individu terdapat aktivitas yang terstruktur berkaitan dengan pencatatan tumbuh kembang. Aktivitas terstruktur tersebut meliputi lembaga kesehatan berupa puskesmas, posyandu, dan kader posyandu, peralatan persalinan, pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan stunting.

Dalam pemahaman Berger, semua struktur yang terlembagakan tersebut disebut ada dalam momen obyektivasi. Struktur tersebut sengaja diciptakan individu dalam dunia sosialnya untuk memudahkan kehidupannya, khususnya yang berkaitan dengan stunting. Struktur yang diciptakan oleh individu-individu tersebut dalam teori konstruksi sosial Berger yang disebut sebagai eksternalisasi dan kalau hasil eksternalisasi ini sudah terpolakan dan diikuti terus-menerus dalam masyarakat ia akan menjadi obyektivasi.

Petugas kesehatan tentunya perlu mempelajari kultur masyarakat di mana mereka bekerja. Beberapa konsep untuk mempelajari kebudayaan suatu masyarakat menurut, Kerja kolaboratif antar berbagai elemen menjadi kata kuncinya. Tiga poin penting kerja kolaboratif itu adalah 1) Pihak yang terlibat, tidak hanya homogen terhadap satu individu atau golongan, tetapi dengan berbagai latar pewakilan masyarakat untuk kepentingan kolaborasi, 2) Pengambilan keputusan dan menanggung risiko bersama-sama, 3) Sifat hubungan pihak-pihak yang terlibat sangat bervariasi antara hubungan formal dan informal.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here