new malang pos
Lahan hijau di Kota Batu rawan didirikan bangunan ilegal atau tak berizin. (NMP-M.Firman)

NEW MALANG POS, KOTA BATU-Banyaknya bangunan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Batu yang mencapai 128 bangunan membuat DPRD Kota Batu geram. Padahal sejak tahun 2018 anggota DPRD Kota Batu telah meminta agar eksekutif membentuk tim yang bertugas untuk memantau dan mendatangi bangunan yang belum memiliki IMB.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi C DPRD Kota Batu Didik Machmud bahwa terkait banyaknya bangunan yang belum mengantongi IMB, legislatif telah mengusulkan agar ada tim yang turun lapangan untuk memantau setiap bangunan yang ada di desa/kelurahan yang ada di Kota Batu. 

“Tekait bangunan tak berizin, kami sudah menyarankan untuk membentuk tim. Karena masalah perizinan tak bisa hanya ditangani oleh satu SKPD. Harus lintas sektoral,” ujar Didik kepada New Malang Pos, Kamis (19/11) kemarin.

Menurutnya Satpol PP tidak bisa menindak langsung bangunan tak berizin. Karena sesuai aturan OPD penegak perda ini harus mendapatkan surat terlebih dahulu dari DPMPTSP dan Naker agar Satpol PP bisa menindak bangunan tak berizin.

“Nah untuk perizinan tidak hanya DPMPTSP dan Naker. Tapi ada DLH, DPUPR, DPKPP, Satpol PP hingga Dishub. Mereka yang tergabung dalam tim ini nanti bisa mencari atau menertibkan bangunan tak berizin dengan leading sektor DPMPTSP dan Naker,” bebernya.

Selain itu ditambahkan oleh Anggota Komisi A DPRD Kota Batu Ludi Tanarto untuk menekan jumlah bangunan tak ber-IMB pihaknya telah memberikan tambahan anggaran. Yakni kepada DPMPTSPTK sebanyak Rp 2 Miliar di RAPBD 2021 yang tengah dibahas. Tambahan tersebut digunakan untuk melengkapi fasilitas perizinan keliling.

“Anggaran Rp 2 Miliar itu nanti digunakan untuk membeli dua motor dan sebuah mobil dengan peralatan pendukung. Nantinya dengan adanya kendaraan petugas bisa berkeliling langsung ke lokasi perizinan untuk mempermudah segala proses yang dibutuhkan,” terangnya.

Dengan adanya kendaraan tersebut ia berharap DPMPTSPTK Kota Batu bisa maksimal melayani masyarakat. Secara tak langsung akan meningkatkan PAD Kota Batu.

Sementara itu, diungkapkan oleh Kabid Penanaman Modal DPMPTSPTK Kota Batu, Bambang Supriyanto menyampaikan terkait tim untuk bangunan tak berizin pihaknya telah membentuk Wasda (Pengawasan dan Pengendalian). Dalam tim tersebut terdiri dari SKPD gabungan meliputi Dishub, DLH dan unsur teknis lainnya.

“Wasda dibentuk tahun 2020 ini. Tugasnya mengawasi dan mengendalikan bangunan-bangunan tak berizin. Mereka akan memberikan dorongan agar bangunan yang tak berizin menyelesaikan segala prosesnya,” bebernya.

Karena baru terbentuk tahun ini bersamaan dengan pandemi Covid-19, diungkapnya program yang telah disusun tidak berjalan.  Mengingat akibat pandemi anggaran untuk sosialisasi Wasda harus direfocusing. 

“Nanti akan kami sosialisasikan dulu. Kemarin sudah dianggarkan. Tapi direfocusing akibat Covid-19. Nah tahun depan kami anggarkan agar bisa memberikan insentif, terutama ke RT/RW atau pihak desa/kelurahan untuk monitoring atau mengawasi bangunan baru tak berizin di lapangan,” terangnya.

Dengan adanya tim Wasda, Bambang berharap retribusi IMB bisa tercapai secara maksimal. Tercatat, sampai September lalu target sudah Rp 713 juta dari target Rp 1 miliar. Sebenarnya target awal untuk retribusi perizinan Rp 3 miliar tetapi karena ada pandemi dilakukan penyesuaian atau perubahan. (eri/jon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here