new malang pos
dr Ventin Yurista Dokter Umum Klinik BMCI Tlogomas

NEW MALANG POS – Di tengah pandemi Covid-19 yang kian mengganas, vaksin menjadi harapan untuk menghentikan penyebaran coronavirus. Namun, rencana pemerintah memulai vaksinasi Covid-19 pada November 2020 harus diundur karena belum ada EUA (emergency use authorization) dari BPOM.

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan pemberian vaksin Covid-19 di Indonesia kemungkinan baru dapat dilaksanakan pada minggu ketiga Desember 2020. Sebelumnya, pemerintah telah membeli vaksin dari tiga perusahaan, yakni Sinovac, Sinopharm, dan CanSino.

Di lain pihak, rencana vaksinasi ini menimbulkan kontroversi. Bahkan sebelum adanya wabah Covid-19, vaksin menjadi isu yang sering diperdebatkan. Ada yang menuduh vaksin menyebabkan kecacatan, vaksin dipasangi chip, atau vaksin dibuat untuk bisnis semata. Kesimpangsiuran informasi mengenai vaksin ini tentu berbahaya jika tetap dibiarkan.

          Perkembangan dan Penelitian Vaksin

Dalam catatan sejarah, vaksin merupakan penemuan penting yang mampu menyelamatkan ribuan nyawa. Pada 1718, Lady Mary Wortley Montagu, istri dari duta besar Inggris, mengusulkan vaksin untuk mengatasi wabah cacar (smallpox) yang terjadi kala itu. Ilmu vaksinasi diperolehnya ketika dia berkunjung ke Kekhilafahan Utsmani di Turki. Pada 1796, Edward Jenner menyempurnakan teknik vaksinasi tersebut. Wabah cacar akhirnya benar-benar hilang pada awal abad ke-20.

Dari sini, teknik vaksin terus dikembangkan sebagai langkah preventif untuk mencegah berbagai macam penyakit infeksi. Vaksin dapat dibuat dengan menggunakan agen infeksi, yaitu bakteri atau virus yang hidup, dilemahkan, atau dimatikan, dapat juga dengan bagian protein atau materi genetik dari bakteri atau virus.

Riset pembuatan vaksin memerlukan banyak tahapan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Proses awal yang harus dilakukan adalah penelitian dasar. Kemudian dilakukan uji pre-klinis, yaitu diuji dalam sel, dilanjutkan dengan pengujian pada hewan coba. Uji pre-klinis amat penting dilakukan untuk memastikan keamanan vaksin sebelum diberikan pada manusia.

Setelah pre-klinis, dilakukan uji klinis yang memiliki tiga fase. Fase pertama dilakukan studi pada manusia dengan sampel terbatas. Fase kedua sampel diperluas hingga 100-500 orang. Setelah lolos, masuk uji klinis masuk fase tiga dengan uji sampel 1000-5000 orang. Apabila uji klinis fase tiga ini tuntas dan hasil memuaskan (efektivitas minimal 50 persen, terbukti aman pada evaluasi dua bulan setelah penyuntikan), maka akan masuk fase persetujuan regulator, yang dilanjutkan dengan produksi vaksin secara masal.

Semua tahapan tersebut harus dilakukan untuk memastikan keamanan vaksin, menilai efektivitas, menentukan dosis optimal, frekuensi pemberian dosis, serta efek samping jangka pendek. Setiap fase wajib dievaluasi dengan ekstra teliti. Jika ada sekecil apapun kesalahan, penelitian vaksin harus segera dihentikan dan mulai dari awal lagi. Umumnya, masa penelitian vaksin bisa mencapai 10-15 tahun.

Dalam keadaan darurat seperti pandemi Covid-19 ini, tahapan tersebut bisa dipercepat. Percepatan ini juga didukung teknologi pembuatan vaksin yang sudah lebih maju. Tetapi prinsip keamanan dan keselamatan tetap diutamakan. Penelitian vaksin Covid-19 ini paling cepat dapat selesai sekitar 1-1,5 tahun, atau setidaknya pada Januari 2021.  

 Para pakar vaksin dan tenaga medis menghimbau pemerintah tidak terburu-buru melakukan vaksinasi. Pasalnya, vaksin dari tiga perusahaan yang sudah dibeli Indonesia tercatat belum menyelesaikan uji klinis fase tiga. Vaksin Pfizer dan Sputnik V yang diklaim efektif, juga masih dalam evaluasi awal. Sampai pertengahan November 2020, belum ada kandidat vaksin yang sudah menyelesaikan uji klinis tahap tiga dan terbukti efektif mencegah Covid-19.

          Bukan Satu-satunya Solusi

Vaksin, jika sudah dipastikan aman dan efektif, memang dapat menjadi salah satu solusi untuk menangani pandemi Covid-19. Berbagai penyakit infeksi telah terbukti berhasil dimusnahkan, atau tingkat keparahannya bisa ditekan dengan menggunakan vaksin, seperti penyakit polio, tuberkulosis, cacar, dan lainnya.

Dari sisi agama pun, vaksin sejatinya tidak bertentangan. Menurut KH Shiddiq Al Jawi, hukum vaksin sama dengan berobat, yaitu sunnah menurut ulama Syafi’iyah, asalkan tidak mengandung zat najis dan tidak menimbulkan bahaya bagi yang divaksin.  

 Namun, vaksin bukan satu-satunya solusi menghentikan wabah. Bukan berarti bila vaksin ditemukan virus Korona akan serta merta hilang dan masyarakat tak perlu lagi mengikuti protokol kesehatan. Faktanya, vaksin baru bisa efektif melenyapkan wabah jika sudah tercapai herd immunity (kekebalan komunal). Diperkirakan, butuh pemberian vaksin pada 60-80 persen penduduk untuk membentuk herd immunity.

Di Indonesia, terhitung 160-220 juta penduduk yang harus divaksin. Untuk mendistribusikan vaksin ke ratusan juta penduduk, tentu memerlukan waktu yang tidak singkat. Juga dibutuhkan tenaga untuk penyuntikan, serta biaya yang tidak sedikit. Apalagi, beberapa kandidat vaksin memerlukan lebih dari sekali suntik untuk mencapai imunitas optimal.

Selain itu, tidak semua kelompok masyarakat dapat diberikan vaksin Covid-19. Penduduk di luar usia 18-59 tahun, ibu hamil dan menyusui, atau orang dengan penyakit bawaan belum bisa divaksin Covid-19, karena belum ada penelitian yang dilakukan pada mereka.

Hal ini diperparah dengan diterapkannya paradigma kapitalisme yang menguasai seluruh bidang, termasuk kesehatan. Berbagai obat dan alat kesehatan, termasuk vaksin, dianggap sebagai produk dagang yang diperjualbelikan untuk menghasilkan laba. Inilah alasan vaksin tidak bisa digratiskan untuk semua.

Pemerintah Indonesia telah memperkirakan biaya vaksin sekitar Rp 200.000. Sungguh, kita mendambakan sistem kesehatan yang murni untuk melayani kebutuhan rakyat, tapi tetap memberikan penghargaan yang layak pada para ilmuwan dan tenaga kesehatan.

Ketika vaksin belum bisa memberikan kepastian secara instan, solusi yang paling efektif saat ini untuk menghentikan wabah adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan. Galakkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jauhi kerumunan dan batasi mobilitas. Virus ini masih menyebar, korban makin banyak berjatuhan, jadi mari tetap waspada dan tidak meremehkan.

Pemerintah hendaknya tidak memfokuskan pada vaksin semata, tapi juga meningkatkan 3T (testing, tracing, treatment). Perketat regulasi untuk memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Jangan mengadakan program atau kebijakan yang memicu keramaian. Dengan demikian, kita sudah dapat memperlambat penyebaran virus Korona, sambil menunggu adanya vaksin yang benar-benar efektif dan aman.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here