new malang pos
Warga penggunan Hippam di Kelurahan Arjowinangun melakukan aksi di depan Kantor Kelurahan Arjowinangun, Rabu (21/10)

NEW MALANG POS, MALANG – Puluhan warga Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang pengguna Hippam kembali melakukan aksi di depan kantor kelurahan. Mereka menuntut pengurus Hippam turun dari jabatannya dan melayangkan mosi tidak percaya.

Warga ditemui Sekretaris Hippam Arjowinangun, H. Sulthon. Dia sempat menyampaikan, pengurus telah memperbaiki masalah kesulitan air yang dialami warga pengguna Hippam. Akan tetapi ditengah mediasi, keberadaan Sulthon tidak diketahui lagi. Ia pergi meninggalkan forum tanpa diketahui.

Ini sangat disayangkan oleh warga yang kembali datang untuk meminta kepastian dari pengurus Hippam Arjowinangun. Salah satunya disampaikan warga pengguna Hippam, Tatok yang juga turut dalam aksi tersebut.

“Kami minta kejelasan lagi. Tuntutan kita salah satunya transparasi penggunaan anggaran. Ini belum selesai pengurus Hippam sudah tidak ada,” tegas Tatok salah satu koordinator warga pengguna Hippam Arjowinangun.

Warga 10 RW yang terdampak meminta pula agar pengurus Hippam turun dari jabatannya. Karena dianggap tidak bisa melaksanakan tanggungjawabnya. Pasalnya sejak awal 2020 ini, tepatnya sejak bulan Februari, debit air yang mengalir hanya sedikit.

Hal itu diduga lantaran jumlah pengguna air Hippam yang tak sesuai dengan kapasitas. Kapasitasnya hanya untuk sekitar 900 sambungan rumah. Namun sampai 2019 sudah tercatat 1117 saluran yang terdaftar.

“Akibatnya air mengalirnya ya kecil, dan baru Jumat kemarin itu air mengalirnya normal lagi. Itu setelah kami tuntut. Kami tetap meminta pengurus turun dari jabatannya,” terang pria berambut gondrong ini.

Dari hasil koordinasi yang dilakukan bersama Kelurahan Arjowinangun dan didampingi Polsek Kedungkandang dan Koramil setempat, mediasi akan dijadwalkan kembali. Sehingga dia berharap pengurus Hippam akan datang dan memberi penjelasan.

Lurah Arjowinangun, Dwi Patrianto menambahkan, aksi yang digelar warga tersebut berkaitan dengan layanan Hippam Arjowinangun. Pihak kelurahan sebelumnya juga telah memfasilitasi proses mediasi hingga beberap kali. Karena dalam hal ini kelurahan tidak bisa berbuat banyak.

Pasalnya, Hippam tersebut sifatnya adalah swadaya masyarakat setempat. Semuanya dilakukan dengan proses musyawarah melalui rapat anggota. Beberapa tuntutan warga sendiri mulai dari aliran air agar mengalir lebih besar dan transparansi pengelolaan.

“Maka kami sarankan untuk rapat anggota, sehingga masalah tidak berlarut-larut,” jelasnya. (ica/aim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here