NMP
WORKSHOP: (Ki-Ka) Direktur Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Pusat Adi Gemawan, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ir. Andreas Eddy Susetyo MM, Kepala Seksi Bank Selaku PPK Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Teguh Setiawan dan Sekda Kabupaten Malang dalam acara workshop monitoring dan evaluasi penyaluran dana desa di Pendopo Kabupaten Malang, Selasa (20/10) kemarin.( NMP-IRA RAVIKA)

NEW MALANG POS, MALANG – Pemkab Malang mengadakan workshop, monitoring dan evaluasi penyaluran serta penggunaan dana desa (DD), Selasa (20/10) kemarin. Acara dibuka oleh Pjs. Bupati Malang Drs. Sjaichul Ghulam MM di Pendopo Kabupaten Malang. Tujuannya untuk mendorong pencapaian program pembangunan di kawasan pedesaan.

Hadir dalam acara ini adalah anggota Komisi XI RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ir. Andreas Eddy Susetyo MM, Direktur Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Pusat, Kasi Bank KPPN Malang selaku PPK Penyaluran DAK Fisik Dana Desa, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Sekda Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM serta Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Malang.

“Melalui pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntable serta tepat sasaran, maka pembangunan di pedesaan dapat tercapai sesuai program dan perencanaan,’’ ungkap Sjaichul Ghulam.

Karena Abi Ghulam, sapaan akrabnya meminta bahwa dana desa harus dikelola dengan baik dan benar. Ada beberapa aspek yang harus menjadi fokus perhatian terkait DD. Pertama aspek SDM. Orang yang mengelola harus berkompeten dan memiliki integritas, sistem pengelolaan yang jelas, terstruktur dan berjenjang hingga ke level pelaksana.

Selain itu, pembagian dana proporsional sesuai dengan kondisi geografis masing-masing desa memegang peran penting dalam mengontrol dan mengawasi pelaksanaan dana desa.

“Saya berharap pemerintahan desa dapat memahami berbagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dana desa. Kemudian dapat diterjemahkan melalui rencana strategis yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing desanya,’’ jelasnya.

Melalui workshop ini, Abi juga berharap dapat membawa manfaat dalam menambah wawasan. Sekaligus menjadi wadah untuk menyamakan visi. “Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat penyimpangan. Namun saling menyokong sebagai sebuah kesatuan pelaksana pembangunan di Kabupaten Malang,’’ sambungnya.

Sementara anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ir Andreas Eddy Susetya, mengatakan bahwa salah satu kewajiban pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat. Terutama mereka yang ada di pedesaan, karena merupakan ujung tombak.

Terkait dana desa, Andreas mengatakan fokus pengelolaannya harus cepat, tepat dan terpadu demi pembangunan ekonomi, terutama pasca Covid-19. Dana desa tahun ini dikatakannya berbeda dengan sebelumnya, karena juga dialokasikan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Dikatakan Andreas, bahwa tugas anggota DPR RI adalah pembuatan perundang-undangan fungsi anggaran dan pengawasan. Karenanya ia berharap, melalui workshop mendapatkan saran dari lapangan tentang kendala dan implementasi pelaksanaan dana desa.

“Semua masukan yang menjadi kendala dimusyawarahkan yang sifatnya sama dengan rapat di gedung MPR. Semoga pertemuan ini berjalan baik dan hasilnya kami disampaikan langsung kepada Kementrian Keuangan,’’ urainya.

Selain itu, sebagai anggota Komisi XI DPR RI, tugasnya juga mengecek langsung kegiatan administrasi dan penyaluran dana desa. Tujuannya ketika ada hambatan bisa langsung ditangani.

“Untuk BPKP bapak ibu tidak perlu khawatir. Tugasnya selain pendampingan dan pengawasan juga menjadi konsultan untuk memberikan masukkan. Sehingga ketika tidak memahami program, pemerintah desa pun bisa konsultasi dengan BPKB,’’ paparnya.

BPKP sendiri diakui, memiliki aplikasi khusus untuk pengawasan. Aplikasi tersebut juga dapat digunakan Inspektorat untuk pengawasan.(ira/agp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here