PILKADA
Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

NEW MALANG POS – Disahkannya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker) membuat masyarakat bereaksi cukup keras. Beragam elemen masyarakat turun ke jalan untuk melakukan protes atas disahkannya UU Ciptaker tersebut. Sayangnya, bagai menutup mata dan telinga, pemerintah tak merubah sikap. Bahkan draft UU Ciptaker kini hanya menunggu waktu untuk diundangkan.

          Dalam teori ilmu perundang-undangan, terdapat 5 tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. Pengundangan di sini berarti memberikan nomor pada peraturan perundang-undangan tersebut, lalu kemudian diletakkan di dalam lembaran negara maupun tambahan lembaran negara.

          Sekilas, proses yang dilalui oleh UU Ciptaker hingga memasuki tahap pengesahan tampak begitu cepat. Berbeda dengan proses yang dilalui oleh koleganya, sebut saja rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ataupun rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Atau jika dilihat yang lebih kompleks, dalam proses perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tak kunjung menemukan titik temu.

          Cepatnya proses yang dilalui oleh UU Ciptaker dari mulai perencanaan hingga pengesahan patut diapresiasi, karena hal itu menunjukkan kinerja DPR yang cukup taktis. Namun, sayangnya kinerja DPR dalam mengesahkan UU Ciptaker yang cukup cepat tersebut tidak tampak bisa diterapkan dalam proses perumusan rancangan undang-undang yang lain. Alhasil, banyak produk legislasi kita yang jalan di tempat, bahkan tampak mati suri.

          Masyarakat lantas dibuat bertanya-tanya. Ada apa dengan DPR, kenapa bisa sebegitu cepat dalam mengesahkan UU Ciptaker ini. Padahal, secara logika, waktu yang digunakan untuk merebus mi instan satu bungkus tentu akan lebih cepat jika dibandingkan merebus mi instan dua atau tiga bungkus sekaligus. Seperti halnya UU Ciptaker, dimana di dalamnya terdapat lebih dari 70 undang-undang yang disusun jadi satu melalui model omnibus law.

          Namun logika merebus mi instan tersebut sepertinya tak bisa digunakan dalam UU Ciptaker ini. 70 lebih undang-undang disahkan lebih cepat dibandingkan 1 atau 2 undang-undang saja. Itulah faktanya. Cepatnya proses pengesahan UU Ciptaker inilah yang turut dipertanyakan oleh para akademisi. Sebab jika merebus mi instan terlalu terburu-buru, rasanya akan sedikit kasar, keras dan terasa kurang matang. Semoga bukan rasa demikian yang didapatkan dalam UU Ciptaker.

Balada UU Ciptaker belum berakhir pada proses instan-nya. Ada satu lagi kambing hitam bernama omnibus law. Omnibus law atau juga dikenal dengan omnibus bill dalam catatan sejarah mulai digunakan dalam pembuatan The Omnibus Appropriations Act di Amerika Serikat pada tahun 1950. Omnibus law merupakan model menyatukan beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang saja.

          Sebagai sebuah model atau cara untuk menyusun undang-undang, tentu omnibus law memiliki kelemahan dan kelebihan. Secara umum, kelebihan omnibus law adalah keterpaduan norma hukum karena hanya ada satu undang-undang, sehingga tumpang tindih aturan bisa dihindari. Namun, omnibus law juga menyimpan kelemahan, seperti kemungkinan adanya norma yang bersifat multitafsir. Hal ini dimungkinkan karena sangat banyaknya pasal dalam sebuah undang-undang. Belum lagi jika lengah, maka akan sangat mungkin dalam sebuah undang-undang yang disusun dengan model omnibus law, terdapat norma hukum yag merugikan masyarakat.

          Tak cukup berhenti di situ, balada UU Ciptaker juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap para buruh. Banyak pasal yang diduga merugikan buruh. Tentunya, hal ini bisa dikategorikan sebagai cacat materiil. Terlebih, UU Ciptaker dalam proses penyusunannya, tidak melakukan audiensi dan menjaring aspirasi secara langsung dari masyarakat. DPR berdalih bahwa penyusunan UU Ciptaker telah disiarkan secara langsung melalui TV Parlemen.

          Sayangnya, secara teoritis proses penyusunan peraturan perundang-undangan harusnya dilakukan komunikasi dua arah untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Bukan hanya sekadar sosialisasi satu arah, seperti melalui TV Parlemen atau kanal lain yang sejenis. Ketiadaan penjaringan aspirasi dari masyarakat (terutama para buruh) yang diakomodasi oleh pemerintah dalam penyusunan UU Ciptaker, seyogyanya bisa dimaknai bahwa UU Ciptaker telah mengalami cacat formil.

          Kombinasi cacat formil dan materil dalam UU Ciptaker, menurut hemat penulis seharusnya ditangkap sebagai momentum utama yang tepat bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu. Perppu adalah alat sakti untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, juga tentunya kepada Presiden. Partai pengusung maupun barisan koalisi juga perlu melakukan kalkulasi untuk tahun 2024 mendatang.           Jangan sampai, balada yang diciptakan oleh UU Ciptaker berdampak pada tergerusnya suara karena terjadi migrasi masal pada konstituen. Karena jika tidak segera diatasi, cepat atau lambat pasti juga akan berdampak pada konstelasi dalam Pilkada di bulan Desember mendatang. Peta politik dan pendulum suara sepertinya akan bergeser kepada partai atau paslon yang kontra terhadap UU Ciptaker. Kondisi ini dalam teori analisis ekonomi dan hukum, seperti yang disampaikan oleh Richard A. Psoner dan Ch. Himawan, merupakan hal yang sangat wajar terjadi.

          Psikologis masyarakat pasti akan berpikir tentang untung-rugi. Jika sebelumnya topik utama adalah Covid-19, kini yang menjadi balada adalah UU Ciptaker. Partai dan figur paslon mana yang bisa berdamai dan menunjukkan sikap menolak UU Ciptaker, sepertinya bakal mendapat hibah suara yang cukup signifikan. Setidaknya untuk perhelatan Pilkada pada bulan Desember mendatang.

          Namun, balada itu bisa saja berakhir, sekali lagi apabila ternyata pemerintah berubah pikiran dan membatalkan UU Ciptaker melalui Perppu. Jalan terjal judicial review sudah dianggap tidak efektif lagi karena lamanya proses beracara dan hasil yang kadang tidak bisa memuaskan banyak pihak. Sehingga, balada UU Ciptaker ini bisa diredam dan dihentikan sepertinya hanya melalui Perppu saja. Sebagai efek domino, Perppu tersebut juga akan mengakhiri demonstrasi, yang juga bisa mengurangi transmisi Covid-19 di Indonesia hasil dari klaster demonstrasi.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here