new malang pos
Sulistyowati Direktur Eksekutif DPLK Syariah di Indonesia, Pengurus Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PDPLK), Kandidat Doktor IEF (Islamic Economic & Finance) Universitas Trisakti.

NEW MALANG POS – Sudah tujuh bulan kita mengalami masa pandemi COVID-19 tanpa tahu kapan akan berakhir. Namun yang pasti dampaknya sangat bepengaruh terhadap ekonomi, terbukti pertumbuhan ekonomi di kuartal II minus 5,32 persen.

Dampak besar juga dialami para pekerja, akibat pandemi ada jutaan orang yang dirumahkan atau PHK. Bagaimana dengan nasib pekerja yang terkena PHK tersebut? Tentunya makin mengenaskan. Sebagai karyawan swasta yang perusahaannya juga mengalami kesulitan keuangan, maka pesangon yang harusnya diperoleh belum jelas kapan akan dibayarkan, apalagi jika karyawan tersebut tidak mempunyai program pensiun. Hal ini banyak dialami oleh pekerja, apabila perusahaannya atau dia sendiri tidak mendaftar menjadi peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Masih banyak yang belum tahu apa itu DPLK, karena orang lebih familar dengan ‘Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)’. Keduanya memiliki persamaan yaitu mengelola dana untuk kesiapan seseorang pada saat memasuki usia pensiun atau sudah tidak aktif bekerja karena PHK.

Perbedaannya secara nyata terlihat dari sisi kepemilikan maupun sisi pesertanya. Menurut UU No. 11/1992 tentang Dana pensiun, pasal 1 ayat 4, ‘’DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri…”

Dari definisi tersebut jelas bahwa DPLK hanya bisa didirikan oleh bank dan asuransi jiwa, sedangkan DPPK dapat didirikan oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, sehingga pesertanya hanya karyawannya. Sebaliknya peserta DPLK tidak dibatasi, masyarakat umum pun dapat menjadi peserta, baik orang tersebut berstatus sebagai karyawan ataupun bukan, yang disebut sebagai peserta mandiri.

Walaupun UU Dana Pensiun ini sudah ada dari tahun 1992, namun jumlah DPLK masih sedikit jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain. Data dari Statistik OJK per-Desember 2019 :  jumlah Bank Umum 110, BPR 1.545, Asuransi 150, Lembaga Pembiayaan 246, dan bahkan untuk DPPK yang UU nya sama, sudah berjumlah 201. Sementara  DPLK sampai saat ini hanya ada 27 DPLK; 22 DPLK didirikan oleh asuransi dan 5 DPLK didirikan oleh bank, 4 bank pelat merah dan 1 bank swasta syariah yang merupakan satu-satunya DPLK syariah di Indonesia.  

Adanya Peraturan OJK No.33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Saat ini baru ada tiga dana pensiun syariah yaitu Dapen Syariah RS Islam Yarsi Jakarta, Dapen Syariah Muhammadiyah Yogyakarta dan Dapen Syariah Universitas Muhammdiyah Surakarta. Sedangkan untuk DPLK baru satu yaitu DPLK Syariah Muamalat.  

Kalau kita melihat tujuan dari DPLK didirikan, sangatlah bagus baik bagi negara, pendiri, peserta, perusahaan peserta DPLK dan karyawan.

Bagi negara, bahwa dana DPLK adalah merupakan dana jangka panjang, sehingga pastinya Surat Berharga Negara (SBN) sebagai pilihan utama DPLK dalam penempatan investasi apabila peserta memilih Sukuk /Obligasi Syariah sebagai pilihan investasinya.

Dengan demikian apabila banyak DPLK yang membeli SBN, tentunya akan membantu pemerintah dalam membangun negara, melalui pembelian SBN. Bagi pendiri, DPLK yang didirikan bank akan ada penambahan dana pihak ketiga, karena paling tidak 20 persen dananya akan ditempatkan di bank pendiri. Sedangkan DPLK asuransi akan ada penambahan premi dari peserta DPLK untuk produk asuransi yang di-bundling ke DPLK.

Bagi peserta, manfaat yang akan diperoleh adalah return/ imbal hasil yang lebih besar dibanding berinvestasi langsung ke bank/asuransi, karena investasi di DPLK tidak dipotong pajak 20 persen seperti halnya ketentuan penempatan deposito normal (Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009).

Keuntungan lain, saat peserta mengambil manfaat pensiun sesuai usia pensiun yang dipilih (maksimal 70 tahun), apabila jumlah dana yang terhimpun sampai Rp 50 juta, peserta tidak dikenakan pajak (0 persen). Namun jika di atas nominal tersebut dikenakan pajak final 5 persen. Bandingkan apabila uang pensiun dikelola sendiri oleh perusahaan, maka karyawan akan dikenakan pajakprogresif sampai 25 persen sesuai nominal manfaat pensiun yang diterima (PP No.68/2009).

Bagi perusahaan peserta DPLK juga mendapat keuntungan. Dengan mengalihkan pengelolaan pesangon karyawan kepada DPLK, dana pencadangannya lebih besar karena adanya tambahan imbal hasil. Misalnya perhitungan cadangan menurut aktuaris sebesar Rp 1 miliar, dengan ikut DPLK perusahaan cukup mencadangkan Rp 900 juta. Di sisi lain, juga ada penghematan dalam perhitungan pajak.

Bagi karyawan, dengan perusahaannya memberikan pengelolaan pesangon ke DPLK, akan merasa aman dan lebih tenang dalam bekerja, sehingga produktifitas meningkat dan kontribusi terhadap kinerja semakin optimal. 

Melihat begitu banyak manfaat yang diperoleh perusahaan jika menjadi peseta DPLK, namun kenyataannya belum banyak perusahaan yang bergabung ke DPLK. Apa yang membuat perusahaan tersebut enggan?. Salah satu alasan yang dilontarkan adalah sudah mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Program ‘wajib’ perusahaan untuk mendaftar ke BPJS ini memang bagus,  karena meng-cover semua yang dibutuhkan semua pekerja, yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Namun untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang diterima sebagai imbalan paska kerja, dana yang diterima kecil hanya  memenuhi standar minimal untuk hidup layak.

Menurut data bahwa untuk mempertahankan kualitas hidup yang sama dengan sebelum pensiun, dana yang dibutuhkan atau yang disebut dengan Tingkat Penghasilan Pensiun (TPP) berkisar antara 70 – 80 persen dari upah terakhir. Dengan demikian untuk memenuhi TPP tersebut, seseorang harus mempunyai tabungan yang cukup, salah satunya dipenuhi dari mendaftar menjadi peserta DPLK.

Dengan banyaknya benefit yang diterima jika perusahaan ataupun perorangan menjadi peserta DPLK, maka pertanyaan di awal dalam judul artikel ini pasti semua orang dapat menjawab. Bahwasanya memang masih diperlukan adanya DPLK, tidaklah salah tagline yang diangkat oleh Perkumpulan DPLK yaitu: Yuk siapkan Pensiun… !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here