NEW MALANG POS – HARI INI, 19 tahun Batu jadi kota mandiri. Pembangunan dan berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikebut jelang memasuki dekade kedua. Citra Batu sebagai kota wisata di Indonesia makin kuat. Wisatawan berdatangan, ekonomi menggeliat warga makin bahagia karena sejahtera.

Kekayaan Kota Batu tersebar di semua wilayah. Ada di 24 desa dan kelurahan. Mulai dari kekayaan alam, pertanian hingga kreativitas masyarakat. Semuanya berorientasi dan berbasis wisata. Inilah kekuatan besar mempercepat desa wisata sebagai ujung tombak pembangunan pariwisata.  

Karena itulah kepemimpinan Wali Kota Batu Dra Dewanti Rumpoko M.Si dan Wakil Wali Kota Batu Ir Punjul Santoso MM mengusung visi “Desa Berdaya Kota Berjaya’. Jalan utama merealisasi visi tersebut ada di desa dan kelurahan. Utamanya pengembangan desa wisata.

Potensi desa wisata sudah dipetakan, pun masuk skala prioritas. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Arief As Siddiq  terus mendorong pemerintah desa, kelurahan dan masyarakat membangun desa wisata. Pihaknya menargetkan tahun 2020 ini 13 desa wisata di-launching.

“Namun sebelum benar-benar terbentuk ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Beberapa desa telah menyiapkan,” ujar Arief kepada New Malang Pos. Ia menguraikan beberapa syarat desa wisata yang harus dipenuhi pemerintah deda. Di antaranya memiliki lembaga pengelola desa wisata, ada regulasi berupa SK kepala desa dan punya paket wisata yang dijual. Selain itu syarat lain yang utama yakni memiliki dukungan anggaran dari desa untuk pengembangan desa wisata.

Dari target 13 desa wisata, Arief mengungkapkan sudah ada enam desa dan kelurahan yang memiliki SK kepala desa untuk pengelola desa wisata. Yakni Desa Sidomulyo, Desa Pandanrejo, Desa Torongrejo, Desa Bumiaji, Desa Punten dan Kelurahan Songgokerto.

“Telah di-launching dan memenuhi segala persyaratan yang ada. Misalnya di Desa Sidomulyo ada paket wisata edukasi pertanian tanaman hias. Di Desa Bumiaji ada wisata religi makam Mbah Batu, edukasi susu etawa madukara, edukasi petik jambu kristal sekaligus produk olahan jambu kristal,” urai mantan Kepala DLH ini.

Kemudian pada desa yang siap launching desa wisata pada Sabtu (17/10) hari ini yakni Desa Tlekung. Potensi yang dimiliki seperti pemandian Kaygun dan Desa Beji dengan potensi Kampung Tempe dan Kampung Wayang.

Dilanjut Minggu (18/10) besok Desa Tulungrejo dengan Kampung Tangguh Gerdu yang memiliki konsep sami tumbas. Konsep ini merupakan konsep pemberdayaan warga dan saling melengkapi. Misalnya warga yang buka kuliner beli telur dan daging ayam dari warga yang memiliki peternakan ayam.

Kini diharapkan desa dan kelurahan lain segera menyusul. Buatlah SK agar segera me-launching desa wisata. ”Beberapa desa dan kelurahan yang tengah berproses adalah Desa Junrejo dengan potensi pasar Bring Raharjo, Desa Gunungsari dengan Kampung Lampion, petik mawar, hingga edukasi sapi perah Brau.

Kemudian ada Kelurahan Sisir dengan Kampung Tani, Desa Oro-oro Ombo memiliki Amke dan edukasi tanaman herbal. Terdapat pula Desa Pendem dengan Wisata Lumbung Bumi, situs Pendem, dan juga Kampung Budaya Nggopit.

Kolaborasi Warga dan Pemerintah

Untuk mewujudkan desa wisata, maka pemerintah desa dan kelurahan yang menyiapkan SK dan pemenuhan persyaratan. Barulah kemudian desa tersebut ditetapkan oleh wali kota sebagai desa wisata. Sehingga tidak ujug-ujug dari Pemerintah Kota. Tapi kemauan dan niat dari desa.

“Nah harapan dari Kemenpar agar desa wisata bisa berjalan maksimal harus ada lembaga di bawah Bumdes yang telah memiliki SK kepala desa. Sehingga ketika akan mengembangkan desa wisata, Pemkot Batu ataupun Pemdes bisa memberikan bantuan,” terang Arief.

Apalagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memperbolehkan keperuntukan Dana Desa (DD) untuk pengembangan desa wisata.  Belum lagi ada program Dewi Cemara atau desa wisata cerdas mandiri sejahtera dari Pemprov Jatim.

Namun untuk gelontoran bantuan atau anggaran tidak bisa dilakukan dengan mudah. Pasalnya harus ada Perda Desa Wisata sebagai payung hukum. Dengan adanya perda tersebut akan sangat membantu sekali ketika desa akan mengembangkan desa wisatanya. Baik melalui anggaran DD dan Alokasi Dana Desa (ADD). Saat ini perda tersebut tengah digodok oleh eksekutif dan legislatif.

“Dari rangkaian tersebut kami berharap pemdes bersungguh-sungguh mengerjakannya. Begitu juga ada partisipasi masyarakat di dalamnya. Ini agar masyarakat ikut merasakan dampak ekonomi dari desa wisata,” terangnya.

Ia mencontohkan, misalnya potensi biasa bisa menjadi luar biasa. Seperti di Desa Pandanrejo dengan potensi petik stroberi. Dengan partisipasi warga yang mau belajar, mereka tak hanya panen kemudian menjual hasilnya. Edukasi tentang bercocok tanam stroberi bisa diberikan kepada wisatawan.

“Dari situlah ada daya tarik tersendiri dan menambah nilai ekonomi. Sehingga kearifan lokal tetap terjaga. Warga yang bertani tetap bertani, tapi dengan mengembangkan potensi mereka memiliki nilai jual lebih tinggi,” paparnya.

Dengan hadirnya pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, Arief berharap melalui desa wisata bisa cepat mewujudkan ‘Desa Berdaya, Kota Berjaya’.

Kembangkan Potensi

Desa Pandanrejo merupakan salah satu desa wisata berkategori  Desa Wisata Maju. Sebab memiliki inovasi. Wisatawan pun berkunjung secara berkelanjutan. Bahkan konsep pengembangan di waktu mendatang telah disiapkan.

“Sekarang sebagai desa wisata petik stroberi, namun kami akan mengembangkan paket wisata. Yakni dengan menawarkan potensi yang ada di Pandenrejo seperti air terjun Coban Lanang, tubing, dan kuliner Kali Lanang,” beber Kepala Desa Pandanrejo, Abdul Manan.

Dengan adanya paket wisata dan dikelola  Bumdes, dia berharap kedepan bisa jadi desa wisata yang terus berkembang dan mandiri. Artinya sudah bisa menghidupi dirinya sendiri dan tidak tergantung pada bantuan pemerintah.

“Target tahun 2021 bisa jadi mandiri. Ini bisa terwujud jika masyaraakt jadi pelaku dan bukan penonton,” imbuhnya.

Saham Warga di Desa Wisata

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Batu Sujono Djonet mengatakan untuk mewujudkan sebuah desa wisata harus memiliki lembaga pengelola desa Wisata. Kemudian dibuatkan perda dan peraturan desa (perdes) terkait desa wisata.

“Untuk perda saat ini kami tengah membahasnya bersama eksekutif. Kami berharap dengan adanya perda,  bantuan berupa anggaran bisa turun ke desa sebagai stimulus,” bebernya.

Begitu pula untuk perdes juga harus dibuatkan. Ini lanjut Djonet untuk menjamin agar semua warga desa berpartisipasi dalam mengembangkan desa wisata.  Misalnya pemdes melalui perdes mewajibkan tiap kepala keluarga (KK) memiliki saham dalam pembangunan desa wisata. Tidak semua warga harus menanam saham menggunakan uang. Bisa berupa barang atau tenaga agar bisa memiliki saham.

“Contoh, saya tidak punya uang untuk beli saham senilai Rp 3 juta. Tapi saya punya sepeda motor yang tidak digunakan. Ini bisa dinilai harganya jadi saham. Atau mereka yang kerjanya sebagai tukang bisa membeli saham dengan bekerja ikut membangun desa wisata senilai saham,” urainya.

Dengan adanya payung hukum itulah, warga akan berpartisipasi dalam membangun, menjalankan, merawat dan mengambangkan desa wisata. Sehingga warga tidak hanya jadi penonton di rumahnya sendiri. Tapi ikut mendapatkan keuntungan. (eri/van)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here