new malang pos
Rachmad K. Dwi Susilo, MA, Ph.D Ketua Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Alumni Hosei University, Tokyo)

NEW MALANG POS – Sekalipun publikasi dan sosialisasi UU Cipta Kerja (Omnibus Law) masih simpang siur, tetapi pengesahan UU ini oleh DPR tanggal 5 Oktober 2020 memicu kelompok  pro dan kontra yang menstimuli panasnya suhu politik akhir-akhir ini. Kelompok pro yakni pemerintah, DPR RI, partai pendukung, pengusaha dan simpatisan pemerintah. Alasan kelompok ini karena UU (undang-undang) memberi perampingan  perizinan dan kemudahan investasi. Pertimbangan yang dipilih lebih pragmatis strategis demi memperbaiki iklim investasi. Berkali-kali pemerintah menepis tudingan kelompok kontra bahwa UU ini akan menyengsarakan rakyat. Mereka meyakinkan publik bahwa pengelola negara ini berbuat untuk kebaikan rakyat.  

Kelompok kontra yakni buruh, akademisi, pegiat masyarakat sipil dan ormas. Asosiasi serikat pekerja menjadi representasi buruh, sedangkan ormas islam dan LSM menjadi representasi masyarakat sipil. Argumen kelompok ini yaitu pasal demi pasal UU merugikan buruh, pemberian kekuasaan banyak pada investor berisiko pada bangsa ini menjadi budak para investor dan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam.

Selain itu, bagi kelompok kontra proses pembuatan dan pengesahan UU ini dinilai “kontroversial”. Dengar pendapat tidak dijalankan secara maksimal dan penyampaian informasi tidak dilakukan secara transparan yang akibatnya, kelompok ini “curiga” akan kepentingan ekonomi politik yang disembunyikan.

Sampai hari ini, aksi-aksi penolakan baik strategi non litigasi maupun litigasi ditempuh kelompok kontra. Penguatan opini publik dan cara-cara akademis dilakukan, seperti sekelompok guru besar mengeluarkan pernyataan sikap, seorang dosen di Surabaya berjanji memberi nilai A kepada mahasiswa peserta unjuk rasa sampai beberapa kelompok sudah siap menggugat UU ini  ke MK (Mahkamah Konstitusi).

Tulisan ini tidak akan menilai isi dan konsekuensi UU dan tidak akan menjustifikasi kelompok benar dan salah, tetapi bermaksud menjelaskan efektivitas aksi-aksi yang kelompok kontra. Bagi penulis, diskusi ini sangat penting untuk menguji kontribusi dan keberdayaan masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas produk kebijakan dan sekaligus  kualitas demokrasi bangsa kita. Sorensen (2003) menyatakan bahwa demokrasi berkualitas akan menciptakan kesejahteraan dalam sebuah negara.

Perihal Demonstrasi

Aksi unjuk rasa atau turun jalan yang dilakukan kelompok kontra bukan persoalan serius dalam sebuah negara demokratis karena kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak-hak warga yang dijamin konstitusi. Justru partisipasi politik ini harus diberdayakan dan dilindungi.

Selain itu secara sosiologis, sebuah kewajaran manakala saluran-saluran resmi tidak bisa diharapkan untuk memperjuangkan aspirasi, dipilihlah saluran non institusional seperti turun jalan.

Aksi masyarakat tersebut produktif karena merupakan kontribusi warga dalam membentuk sistem politik yang diidealkan. Sistem politik tidak sekali jadi, maka aspirasi dan aksi masyarakat menjadi output berharga untuk peningkatan kualitas governansi/tata kelola (governance). Peran masyarakat sipil dibutuhkan untuk menyeimbangi peran pemerintah dan pelaku bisnis. Proses check and balance ini strategis mencegah kekuasaan yang korup. Hanya saja, aksi yang digagas masyarakat perlu memikirkan  capaian (out put), benarkah ia menghasilkan capaian aksi yang benar-benar mempengaruhi sistem politik? Atau jangan-jangan sekadar ekspresi ketidakpuasan pada sistem politik yang cukup puas menghiasi media massa dan medsos para aktivis?

Awas Kerumunan

Kelompok kontra perlu belajar pada kegagalan aksi demonstrasi menolak RUU KPK bulan September 2019. Aksi ini terbukti tidak melahirkan perubahan signifikan. Perpu sebagai tujuan dan tuntutan aksi tidak dikeluarkan pemerintah. Padahal pengorbanan yang dikeluarkan sudah banyak seperti ditinggalkannya kampus oleh mahasiswa demi aksi merupakan pengorbanan (cost) yang tidak murah. Ironisnya, hari ini pun kita melihat UU KPK terbaru diberlakukan.

Kondisi ini terjadi karena aksi-aksi penolakan sekadar kerumunan (crowd). Dalam literatur sosiologi, kerumunan bersifat spontan dan sesaat dengan agenda jangka pendek. Pengorganisasian massa tidak jelas karena urusan aktor-aktor bersifat sesaat. Begitu lemahnya organisasi kerumunan, maka apakah berhasil atau gagal dalam memperjuangkan tuntutan, bubar saja orang yang berkerumun tanpa meninggalkan bekas.

Penulis meyakini bahwa aksi anarkhis 9 Oktober 2020 sesungguhnya di luar pengorganisasian kelompok kontra karena tujuan kelompok ini membela kepentingan publik. Tetapi karena bentuknya  crowd,  maka lahirlah aksi laten ( tidak dikehendaki).   Hemat penulis, aksi kontra seharusnya tidak pada level kerumunan, tetapi pada gerakan sosial (social movement) yang ditunjukkan dari berkumpulnya individu/organisasi secara sengaja dengan tujuan sama, didukung jejaring sosial informal yang padat (dense informal network),  ditentukan oleh kesadaran dan identitas kolektif kolektif bersama-sama (Diani, 1992).

Keuntungan menjadi gerakan sosial yakni efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan,  meminimalkan tuduhan “ditunggangi” dan kaburnya  isu substansial. Bagaimanapun juga pengaburan isu substansi menjadi strategi kelompok pro yang akan melemahkan gerakan penolakan, namun jika levelnya kerumunan maka kerentanan ini akan benar-benar membuat kelompok rapuh. Begitu kelompok aksi dituduh dengan isu macam-macam,  aktor lari tunggang langgang.

Kerumunan harus berubah menjadi gerakan sosial, maka kelompok kontra harus  memikirkan model pengorganisasian secara lebih profesional. Beberapa poin penting bisa ditempuh seperti: Pertama, membangun basis perjuangan aktor. Dalam sebuah gerakan, nilai-nilai memiliki peran penting untuk sustainabilitas aktor. Di sini nilai-nilai dan spirit perjuangan aktor-aktor perlu  dikelola, seperti NU danj Muhammadiyah sudah memiliki nilai-nilai tersebut, tinggal menunggu pelembagaan.

Kedua, kerja kolaboratif. Ingat, kelompok aksi didukung kelompok-kelompok yang memiliki banyak sumber daya. Namun, sumber daya ini terpecah, maka diperlukan upaya kolaborasi untuk mengoptimalkan  kelompok aksi demi mencapai tujuan.

Ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan bukan berarti dibutuhkan ketua atau penanggung jawab pada kelompok kontra, tetapi ia menunjuk aktor-aktor yang terampil merencanakan aksi, mengelola sumber daya dan menetapkan dan mencapai  target aksi. Sebaik aktor dalam retorika dan eksekusi tetapi tanpa sifat kepemimpinan, semua rencana  terbengkelai.

Keberhasilan transformasi kerumunan menjadi gerakan sosial akan membuktikan  ungkapan Jawa “menang tanpa ngasorake” di Bumi Nusantara ini. Lebih dari itu, demokrasi bangsa ini tidak akan tercederai, bahkan melahirkan praktik dan kehidupan politik yang lebih mencerdaskan.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here