Kursi Kosong

0

NEW MALANG POS – Kursi kosong jadi heboh gegara wawancara in absentia presenter Najwa Shihab dengan Menteri Kesehatan Letjen TNI Terawan Agus Putranto, (8/10). Sekelompok orang yang mengatasnamakan Relawan Pendukung Jokowi melaporkan Najwa ke polisi, tapi polisi menolak memroses kasus itu karena tidak melihat unsur pidana di dalamnya.

Najwa sudah berkali-kali ingin mewawancarai Menkes untuk acara talk show “Mata Najwa” yang disiarkan di Trans 7 maupun kanal Youtube “Narasi TV. Tapi, Terawan tidak bisa hadir dan mengirimkan Dirjen Kemenkes untuk mewakili. Najwa tidak bersedia mewawancarai Dirjen Kemenkes dan sebagai gantinya terjadilah wawancara kursi kosong itu.

Dalam beberapa bulan sejak kasus Covid 19 muncul di Indonesia Menkes Terawan memang jarang muncul di publik dan memberi keterangan pers. Ketika awal Maret kasus Covid 19 terjadi di Indonesia reaksi yang muncul dari pemerintah adalah denial (penyangkalan),dan ada penyepelean (playing down).

Presiden Jokowi mengatakan masyarakat tidak perlu takut karena virus bakal mati terkena cuaca panas. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kita kebal Korona karena terbiasa makan nasi kucing.

Menkes Terawan mengatakan kita tidak perlu khawatir terjangkit virus karena kita kuat dengan doa-doa. Terawan juga mengatakan masyarakat tidak perlu memakai masker. Hanya orang sakit saja yang perlu pakai masker.

Serangkaian komentar Terawan membuat masyarakat bingung. Puncaknya Terawan di-grounded, dilarang bicara kepada pers. Pemerintah lalu menunjuk Achmad Yurianto sebagai jurubicara resmi.

Pemerintah membentuk gugus tugas penanganan Covid 19 dipimpin oleh Doni Monardo. Pemerintah terlibat tarik-menarik yang alot antara melakukan lockdown atau tidak. Akhirnya diberlakukan lockdown setengah hati dalam bentuk PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Sampai Juli 2020 tidak terlihat hasil yang memuaskan. Kondisi ekonomi malah makin merosot dan tanda-tanda resesi makin dekat. Gugus tugas dilebur jadi satgas penanganan Covid 19 dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Tohir membawahi Doni Monardo.

Tim jubir Achmad Yurianto dan Raisa Brotoasmoro dibubarkan. Briefing harian dan update kasus harian ditiadakan diganti dengan briefing mingguan oleh jubir baru Wiku Adisasmito. Media kehilangan sumber berita resmi dan yang terjadi adalah kesimpangsiuran informasi. Menkes Terawan tetap tidak pernah muncul di publik. Malah ia bersama Menhub Budi Karya Sumadi dikabarkan masuk daftar menteri yang bakal diresafel.

Sementara itu kasus penularan Covid 19 masih belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Di tengah kondisi seperti inilah Najwa Shihab lalu memunculkan wawancara kursi kosong itu. Kontroversi soal pelanggaran kode etik menjadi ramai. Tapi, Najwa sebenarnya menunjukkan kreativitas jurnalisme, dan tidak ada unsur pelanggaran etika yang dilakukannya.  Kreativitas, kecerdikan, dan humor menjadi unsur yang penting dalam jurnalistik modern. Jurnalisne satire dan parodi politik adalah hal yang lumrah di negara demokrasi.

Majalah Tempo adalah contoh jurnalisme yang memadukan standar tinggi dan humor dengan tagline “Enak Dibaca, dan Perlu”, “Jujur, Jernih, Jenaka pun Bisa”.

Kolumnis Mahbub Djunaidi, almarhum, adalah pioner jurnalisme jenaka yang tercermin dalam tulisan-tulisanya yang bikin ger. Art Buchwald adalah penulis satire yang legendaris di Washington Post.

Orang boleh tidak suka dengan gaya wawancara Najwa yang sering dianggap intimidating (mengintimidasi), provoking (memprovokasi), imposing (menekan), intevening (menyela, memotong), dan bahkan threatening (mengancam), tapi Itu adalah style yang membuat Najwa banyak digemari.

Andai saja yang mewawancarai kursi kosong adalah Cak Lontong, mungkin reaksi Pak Menteri dan pendukung Jokowi akan tertawa, meskipun terpaksa. Kasus kursi kosong menunjukkan problem serius dalam komunikasi publik pemerintahan Jokowi. Penanganan pandemi Covid 19 yang tidak terkoordinasikan dengan baik membuat masyarakat dan media berada dalam kegelapan.

Sayangnya pemerintah menyikapinya dengan pendekatan kekuasaan yang cenderung kaku dan kurang santai, hingga akibatnya suasana menjadi lebih tegang.

Hal yang sama terjadi dalam kasus Omnibus Law UU Cipta Kerja yang didok DPR (5/10). Reaksi masyarakat beragam, ada yang marah dan ramai-ramai turun ke jalan dan ada yang melakukan protes kreatif di media sosial. Ada netizen yang menawarkan Gedung DPR di situs jual beli online. Bukan hanya gedung di Senayan yang dilelang tapi sekalian isinya, termasuk perabot dan anggota DPR di dalamnya. Harganya murah meriah, dari Rp 5 ribu, Rp 10 ribu, sampai Rp Rp 600 ribu.

Ketua DPR, Puan Maharani, yang mematikan mike saat memimpin sidang pleno, juga mendapat reaksi luas dari netizen. Ada yang serius, tapi banyak juga yang sekadar lucu-lucuan, termasuk dari seleb Nikita Mirzani.

Reaksi pemerintah sangat serius dan minta supaya penjual gedung DPR diusut. Nikita juga diancam akan dipolisikan. Kritik netizen yang lucu dan kreatif ini tidak harus ditanggapi dengan pendekatan kekuasaan. Mungkin malah asyik kalau ditanggapi dengan santai dan dengan dibumbui sedikit humor. Bila perlu para pengritik diajak ngopi atau diajak karaoke. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here