new malang pos
Yunan Syaifullah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang

Oleh: Yunan Syaifullah

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang

NEW MALANG POS – Ongkos Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang telah diundangkan pada 5 Oktober lalu harus dibayar mahal dengan jatuhnya banyak korban dalam “Reuni Aksi” secara serentak di seluruh kota Indonesia, 8 Oktober lalu.  Termasuk yang terjadi di Kota Malang.

Korban tidak hanya dialami pada peserta aksi dari berbagai eksponen dan kelompok. Mulai dari buruh industri, mahasiswa, siswa sekolah, kelompok kritis lainnya dan masyarakat yang ikut tergabung dan berpartisipasi dalam Reuni Aksi tersebut.

Korban fisik terjadi dan tidak bisa terhindarkan. Belum lagi, jatuh korbannya pada sejumlah fasilitas umum, fasilitas sosial lainnya yang kebetulan berada di sekitar lokasi Reuni Aksi.

Sejak awal, RUU Cipta Kerja saat digelindingkan terbuka tahun 2019 sudah langsung mendapatkan resistensi kuat dari publik. Begitu kuatnya resistensi  publik pada saat itu maka lahirnya aksi 14 September 2019.

Aksi 14 September itu secara serempak di seluruh kota Indonesia. Terlebih jauh hari sebelum aksi, sudah beredar sejumlah Pamflet dan Flyer berantai dari kota ke kota melalui pesan Whattapps Blass yang bernarasikan menarik, yakni: DPR (D) memanggil. Kosongkan bangku kuliah-kuliah kalian. Ayo Turun Jalan. Ayo Aksi dan Revolusi.

 Meski aksi 14 September lebih fokus menyampaikan aspirasi kritisnya dalam menyikapi masalah UU KPK dan RUU KUHP. Pada masa itu, RUU Cipta Kerja belum menguat sikap kritis publik. Masih terbatas pada sebagian kelompok kritis.

 Namun, sikap kritis publik terhadap kedua perundangan tersebut terlanjur massif dan horizontal. Rancangan perundangan tersebut perlahan dan hilang dari perdebatan publik. Terlebih awal tahun 2020, Pandemi Covid-19 berjalan massif membuat perdebatan publik tentang masalah serius otomatis tidak disentuh dan menjadi perbincangan kolektif.

 Memori aksi 14 September belum sepenuhnya terhapus dari memori publik. Karena masih berhenti tanda baca koma. Belum berhenti pada tanda baca titik. Artinya belum ada jalan keluar yang diharapkan publik. Seperti yang disuara-kan secara kolektif melalui aksi 14 September.

Kini lahir kembali aksi 8 Oktober. Aksi ini, sesungguhnya adalah reuni aksi dalam menyambungkan kembali gagasan publik yang terhenti sekian lama. Sesungguhnya mencermati dan melihat Aksi 14 September dan 8 Oktober adalah melihat irisan tentang Indonesia. Khususnya, dalam makna dan pembacaan yang berkaitan dengan landscap sosial ekonomi ke depan. Karena itu, Aksi 14 September dan 8 Oktober harus bisa dibaca jauh dan mendalam.

Kedua aksi tersebut tidak berdiri tunggal dan terpisah, bahkan memisahkan diri dari konfigurasi sosial dan ekonomi yang kini sedang berlangsung. Dalam perspektif ekonomi politik Indonesia, aksi 8 Oktober menarik untuk dikaji lebih jauh. Bila menengok sejarah dan dinamika ekonomi politik di Indonesia ada realitas empiris apabila wilayah ekonomi dan politik pernah dipisahkan keberadaannya. Ekonomi ya wilayah ekonomi. Politik ya politik.

Dalam perjalanannya, ekonomi dan politik akhirnya bisa melebur dan menyatu dalam kajian ekonomi politik yang lebih dalam dan menarik. Hal ini tidak lepas bahwa masalah ekonomi selalu bersinggungan dengan masalah politik. Dan, kondisi sebaliknya. Imbasnya adalah masalah sosial tatkala masalah ekonomi politik gagal dipecahkan.

Fragmentasi ekonomi politik di Indonesia memiliki pengaruh dalam mendorong terbentuknya gerakan perubahan sosial. Periode 1980an, model gerakan perubahan  itu terjadi dari oleh dan untuk masyarakat. Rakyat akan merebut hak-haknya yang tertindas dan tertekan karena praktik pembangunan yang cenderung meminggirkan posisi sosial ekonomi rakyat. Gerakan perubahan era 1980an secara diametral hanya menempatkan rakyat yang tertindas dengan Negara. Karena itu, isu penting dalam model 1980an adalah kekuasaan.

Model 1980an kini sudah berlalu. Roda waktu terus berputar. Membentuk ciri dan sejarahnya. Model gerakan perubahan sosial kini bertransformasi sesuai zaman dan kebutuhan. Masa lalu, model gerakan tumbuh dan besar dari bawah menuju pusat kekuasaan (bottom up).

Aksi Oktober menjadi cermin pembelajaran empiris mengenai model baru gerakan perubahan sosial di masyarakat. Sebelumnya, rakyat kecil yang diposisikan sebagai yang tertindas dan tertekan oleh kepentingan ekonomi politik pembangunan. Namun, kini, justru terjadi sebaliknya, bahwa posisi elit, para profesional dan pengambil kebijakan yang diposisikan sebagai pihak yang tertindas dan tertekan oleh kepentingan ekonomi politik pembangunan.

Jika ada kelompok intelektual, berupa mahasiswa dan lainnya terlibat dan berada dalam aksi Oktober tidak lain sebagai kelompok sosial yang kritis dalam mengawal tanggung jawab sosial dan moralnya dalam menyelamatkan masa depan negeri ini dari defisit tata kelola kebijakan ekonomi politik.

Karena itu, aksi Oktober, menjadi momentum yang baik dalam mengembangkan tata kelola ekonomi politik Indonesia. Negara telah banyak belajar dari sejarah masa lalu yang memburamkan masa depan.

Aksi Oktober bukan hanya sekadar membagi dan melahirkan aksi empati dari semua komponen bangsa. Namun, aksi Oktober juga sekaligus memberikan pesan untuk perlunya berbagi rasa sakit. Jika tata kelola ekonomi politik tidak lagi mengindahkan kepentingan jangka panjang, mimpi besar maka yang terjadi adalah masa depan bangsa menjadi taruhan. Semua langkah tersebut, karena ditempuh sebagai skenario terburuk, tidak satu pun yang menyenangkan. Semuanya menyakitkan.            

Air mata menetes bukan karena terjangan Gas Air Mata yang dilesakkan petugas keamanan negara ke arah kerumunan aksi 8 Oktober yang menggugat RUU Omnibus Law yang disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja tetapi nurani yang tercederai dan terhempas. Nurani politik para aktor politik dan pembuat kebijakan terlanjur ter-lockdown

Meski, tidak semua yang ikut aksi kali ini, paham sepenuhnya gagasan ideal dari Omnibus Law. Setidaknya mereka untuk berangkat aksi adalah untuk menyampaikan air mata nuraninya yang sesungguhnya untuk didengar.

Imbas aksi Oktober ini akan muncul keterlambatan berpikir alternatif dalam mencari jalan keluar. Kebijakan alternatif memiliki problematikanya sendiri-sendiri sehingga orang tetap merasa nyaman menggunakan caranya masing-masing.

Dengan tetap berhati-hati dan penuh kecermatan, issue dan tuntutan prinsip di balik aksi oktober sudah seharusnya ditindaklanjuti. Pemerintah juga perlu berbagi risiko. Ini semua dilakukan dalam konteks berbagi beban dan rasa sakit. Namun mengarah ke jalan keluar yang menerangkan dan menenangkan kepada seluruh kalangan

Jika pemerintah menghindari ongkos politik ini, sangat boleh jadi beban politik di kemudian hari akan jauh lebih besar. Negarawan sejati bukanlah yang selalu menghindari risiko, melainkan berani menghadapi risiko dengan kepiawaian mengelolanya agar terbuka ruang lebih lebar bagi perbaikan lebih mendasar.

Air mata rakyat hari ini terlanjur membasahi bumi pertiwi. Semoga air mata itu mampu membuka nurani politik yang terlanjur ter-lockdown bisa terbuka kembali untuk terpanggil dan membuat senyum bumi pertiwi.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here