UU Ciptaker: Pro Buruh atau Pro Investor?

0

NEW MALANG POS – Jalan panjang pemerintah dan DPR membuat aturan untuk meningkatkan iklim bisnis nasional ternyata tidak begitu menggembirakan akibat banyak penolakan. Pasca pengesahan RUU Omnibus law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) banyak sekali kalangan masyarakat yang turun ke jalan untuk melakukan protes aturan. Disahkannya aturan ini dianggap sebagai pergeseran ekonomi nasional ke arah kapitalisme dan neoliberalisme yang tidak sesuai Pancasila.

Polemik dualisme pandangan tentang isu ketenagakerjaan di RUU Ciptaker membuat dilema masyarakat. Problematika UU Ciptaker dianggap telah mereduksi hak ketenagakerjaan yang bisa berakibat turunnya kesejahteraan buruh. Namun di sisi lain ada pandangan bahwa semua problematika ketenagakerjaan sudah terakomodir dalam aturan tersebut. Agar tidak terjadi kebingungan terhadap dualisme pandangan, maka perlu ditelaah dan dianalisis secara kompleks soal subtansi RUU Ciptaker terutama bagian ketenagakerjaan. Tujuannya untuk bisa mengetahui secara objektif apakah secara hukum hak-hak kesejahteraan buruh memang telah terjamin oleh RUU tersebut.

Pertama, Isu penghapusan Upah Minimum. Dalam RUU Ciptaker memang benar telah menghapus ketentuan Upah Minimum pada pasal 89 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi dalam pasal 88 C masih ada ketentuan tentang upah minimum provinsi dan kabupaten/ kota. Hanya ketentuan Upah minimum sektoral yang dihapus.

Artinya standar upah minimum dalam RUU Ciptaker masih diatur. Sehingga pendapatan buruh tetap pada koridornya yang ditetapkan berdasarkan pertumbuhan dan inflasi ekonomi daerah serta kondisi ketenagakerjaan. Akan tetapi permasalahannya adalah tantangan pada kolaborasi problem ekonomi dan ketenagakerjaan. Karena setiap wilayah itu berbeda. Maka perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah agar penetapan Upah Minimum tersebut benar-benar sesuai standar kehidupan buruh.

Persoalan Upah  dalam RUU Ciptaker masih menjadi polemik karena terdapat sistematika upah yang berada di luar Upah Minimum. Dalam pasal 88 B terdapat ketentuan sistem pengupahan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Kedudukan ketentuan aturan ini bisa menimbulkan multitafsir. Karena bisa menjadi opsi bagi perusahaan untuk memilih pengupahan berdasarkan sistematika tersebut. Ini menjadi ketakutan tersendiri bagi para buruh karena perusahaan bisa saja menetapkan standar upah sesuai jam yang mungkin jauh dari standar upah minimum. Sistematika upah berdasarkan satuan waktu dan hasil sebenarnya bisa menjadi solusi bagi perusahaan yang bergerak di bidang Revolusi Industri 4.0. Ini bisa menjadi landasan bagi penerapan pekerjaan yang bersifat freelance atau part time bidang teknologi dan lain-lain yang terkadang pekerjaannya tidak dilakukan setiap hari atau sesuai project yang sedang berjalan.

Akan tetapi sistematika pengupahan ini harus dibarengi oleh Peraturan Pemerintah untuk bisa mengatur penerapan upah ini sesuai dengan proporsional pekerjaan. Agar sistematika pengupahan ini tidak salah digunakan oleh semua perusahaan terutama perusahaan yang pekerjaannya bersifat continue.

Kedua, Pengurangan Nilai Pesangon. Dalam RUU Ciptaker telah mengganti ketentuan pasal 156 UU Ketenagakerjaan terkait nilai pesangon dari 32 kali menjadi 25 kali. Pengurangan ini tentu menjadi kerugian bagi para buruh. Buruh yang telah menerima PHK sementara akan bertahan hidup melalui pesangon yang didapatkan dalam masa pencarian destinasi pekerjaan baru. Apabila dikurangi, tentu akan menjadi beban moral bagi buruh.

Namun di sisi lain dalam rangka memastikan nasib buruh yang di PHK, selain pesangon juga ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP terdapat pasal 82 RUU Ciptaker yang merubah pasal 18 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sebelumnya tidak ada. Namun yang menjadi problematika adalah implementasinya. Yaitu penerapan JKP dibenturkan dengan kebijakan Kartu Pra Kerja yang menjadi terobosan Pemerintah di periode ke-2. Apalagi sasaran kartu Pra Kerja adalah masyarakat yang terkena PHK.

Tumpang tindihnya program kerja bisa berdampak sulitnya kebijakan dan dampaknya akan kembali ke masyarakat yang sulit mendapatkan program tersebut. Belum lagi pembayaran pesangon dilakukan dengan sistem 19 kali ditanggung perusahaan dan sisanya ditanggung pemerintah. Bahwa niat pemerintah sebenarnya bagus ingin meringankan beban perusahaan.

Namun kebijakan tersebut tidak tepat karena itu adalah hubungan antara perusahaan dan buruh. Kedudukan Negara adalah regulator dan fasilitator. Sehingga keterlibatan pemerintah untuk membayar pesangon adalah kesalahan besar. Agar JKP bisa berjalan maksimal, pesangon seharusnya dikembalikan ke perusahaan. Negara cukup fokus implementasi JKP agar bisa mengatasi masyarakat yang sulit mendapatkan kerja tanpa dibebani anggaran pembayaran pesangon.

Ketiga, Persoalan Cuti. Dalam RUU Ciptaker hanya diatur cuti secara umum yang terdapat pada pasal 79. Namun karena aturan ini hanya mengatur tentang cuti secara umum, muncul anggapan cuti-cuti lain yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan tidak berlaku. Sehingga muncul spekulasi tentang penghapusan cuti haid, melahirkan, menyusui sampai pada cuti menjalankan kewajiban Ibadah. Walaupun RUU Ciptaker ini hanya mengatur cuti secara umum, akan tetapi secara hukum RUU ini tidak mereduksi hak cuti lain yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan kedudukan RUU Ciptaker tidak ada ketentuan mencabut semua aturan UU Ketenagakerjaan. Artinya segala aturan UU Ketenagakerjaan yang tidak mengalami perubahan akibat hadirnya RUU Ciptaker itu tetap berlaku. Sehingga pasca disahkannya RUU Ciptaker, hak-hak lain yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan seperti cuti haid, melahirkan, menyusui dan ibadah tetap berlaku bagi buruh.

Ketiga poin di atas adalah satu ketentuan aturan yang berpengaruh sangat signifikan bagi kesejahteraan buruh. Masih banyak beberapa aturan di RUU Ciptaker yang kontroversi dan perlu dikaji secara bersama-sama. Tujuannya adalah untuk memahami aturan secara objektif serta memberikan kritik terhadap aturan yang berpotensi ketidakadilan.

Aturan perekonomian yang baik dapat memancing para investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka peningkatan ekonomi nasional. salah satu dampaknya adalah lapangan kerja akan terbuka seluas-luasnya yang saat ini masih minim dan tetap memperhatikan kesejahteraan buruh.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here