New malang Pos
ilustrasi ASN. (Foto: NMP-Muhammad Firman)

NEW MALANG POS– Pegawai honorer gigit jari. Mereka tak dapat gaji ke-13 walau sedang butuh uang akibat pandemi Covid-19. Belum ada kebijakan khusus untuk para pegawai pemerintah non PNS itu.

Padahal jumlah pegawai honorer yang mengabdi Pemkab Malang, Pemkot Batu dan Pemkot Malang sangat banyak. Total sekitar 15.844 orang. Rinciannya, di Pemkab Malang tercatat ada 11.100 pegawai honorer dengan berbagai status.

Di Pemkot Batu sebanyak 1.444 orang. Mereka terdiri dari pegawai honorer 508 orang, Tenaga harian lepas (THL) 902 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang menunggu dilantik 34 orang.  

Sedangkan di Pemkot Malang tercatat 3.300 pegawai non PNS. Rinciannya 3.000 guru honorer di berbagai sekolah, 300 Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) di sejumlah dinas.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang, Wahyu Kurniati SS, M.Si mengatakan, gaji ke-13 sejak awal dianggarkan untuk PNS. “Karena tenaga kontrak atau honorer, kami tidak menganggarkan. Dan data tenaga honorer maupun kontrak juga tidak masuk di data kami,” ungkapnya.

Kondisi itu juga sama seperti saat pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Penerimanya hanya PNS eselon III ke bawah. Eselon II serta tenaga honorer tidak mendapatkan.

Sebelumnya  Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Nurman Ramdansyah SH, M. Hum menyebutkan tenaga honorer di Kabupaten Malang mencapai 11.100 orang. Mereka tersebar di seluruh OPD di Pemkab Malang.

Lebih lanjut Wahyu mengatakan, anggaran Rp 60 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 tak berubah, meskipun beberapa waktu lalu ada rasionalisasi anggaran. “Untuk anggaran gaji ke-13 tidak diubah sedikitpun. Anggarannya tetap, kisaran Rp 60 miliar,” kata  mantan Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Malang ini.

Seiring dengan pencairan gaji ke-13, Wahyu berpesan kepada PNS yang menerima untuk bijak membelanjakan uangnya. Terlebih saat ini sedang masa pandemi Covid-19.

Di Pemkot Batu juga demikian. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu, M. Chori mengatakan, pejabat eselon I dan II tidak dapat gaji ke-13. Begitu juga dengan tenaga honorer, tenaga harian lepas (THL), dan P3K.

“Bagi non PNS juga sama (tidak dapat,red). Karena sementara ini Pemkot Batu belum menganggarkan,” bebernya.

Pemkot Malang Tunggu Kepastian

Pemkot Malang masih menunggu kepastian pemberian gaji ke-13 PNS. Nasib pegawai honorer dan Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) juga belum jelas terkait gaji ke-13. Sejauh ini, Pemkot Malang belum menerima petunjuk teknis mengenai hal tersebut. Bahkan dikatakan, untuk ASN saja belum ada petunjuk resmi.

Ini disampaikan Wali Kota Malang Drs H Sutiaji, Kamis (23/7) kemarin. Ia menegaskan jika pemda mengikuti dan menuruti kebijakan pberkaitan dengan pencairan gaji ke-13 ini.  “Belum. Belum. Ke kami petunjuk teknisnya belum ada,” tegas Sutiaji.

Hal ini ditegaskannya pula saat ditanya mengenai nasib tenaga honorer maupun TPOK. Diketahui, di Kota Malang sendiri tenaga honorer yang sebagian besar berada di lingkungan pendidikan (guru) berjumlah sekitar 3.000 orang. Sementara TPOK masing-masing melekat di perangkat daerah (PD) jumlahnya berbeda-beda.

Misalkan, TPOK yang direkrut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berjumlah sekitar 76 orang. TPOK di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang berjumlah kurang lebih 74 orang. TPOK di Satpol PP Kota Malang, termasuk di UPT Damkar 150 orang.

Sutiaji mengatakan selama belum ada petunjuk dan arahan resmi, maka Pemkot Malang tidak akan memberi pernyataan apapun berkaitan dengan pencarian gaji ke-13. Namun  Yang sebelumnya diketahui, disiapkan sebesar Rp 42,4 Miliar. Untuk itu, Sutiaji menegaskan berkaitan dengan gaji ke-13 juga nasib honorer maupun TPOK masih menunggu kebijakan pusat selanjutnya.  “Kami menunggu saja itu,” tegas Sutiaji.

Honorer Berharap Ada Kebijakan

Sejumlah pegawai honorer yang ditemui New Malang Pos menyadari bahwa sesuai aturan mereka memang tak mendapat gaji ke 13. Tapi berharap ada kebijakan khusus untuk mereka. Sebab selama ini mereka juga bekerja layaknya ASN. Karena itu, kalau pemerintah pusat memberi gaji ke-13 untuk ASN, mestinya pemkot memberi gaji ke-13 juga untuk honorer.

“Masih berharap ada perhatian dari atasan. Misalnya dari pemkot juga beri seperti talih asih ke honorer. Jumlahnya tak harus satu kali gaji seperti gaji ke-13 ASN,” harap salah seorang honorer sembari berharap namanya tak dikorankan.

Begitu juga pegawai honorer lain meminta adanya kebijakan khusus dari Pemkot Malang. “Supaya tidak ada kecemburan di antara sesama pegawai. Rasanya gimana ya, ada yang terima ada yang tidak. Apalagi musim Korona seperti sekarang, butuh uang,” kata honorer lainnya. (ira/eri/ica/van)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here