180 Jabatan Struktural Kosong

Nurman Ramdansyah SH,M.Hum

MALANG, NewMalangPos – Wouw! Total 180 jabatan struktural di Pemerintah Kabupaten Malang mengalami kekosongan. Delapan diantaranya pimpinan tinggi pratama dengan eselon II-b.

Kemudian administrator dengan eselon III-a sebanyak 13 orang. Administrator dengan eselon III-b ada 17 orang, pengawas dengan eselon IV-a sebanyak 90 orang. Dan pengawas dengan eselon IV-b sebanyak 52 orang.

“Untuk pimpinan tinggi pratama diantaranya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Kepala Bapenda dan Direktur RSUD Kanjuruhan,” ucap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nurman Ramdansyah SH.

Baca Juga :  Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Pendidikan Jadi Prioritas

,M.Hum.

Nurman mengatakan krisis pejabat struktural ini sendiri terjadi sejak tahun 2020 lalu. Dimana banyak pemangku jabatan yang pensiun, dipindah tempat lain, ada juga yang meninggal dunia.

“Jabatan administrator dengan eselon III-a ini, mereka menjabat sebagai kepala bidang, atau camat,” tambahnya. Sedangkan adminstrator dengan eselon III -b paling banyak di kecamatan dengan jabatan kasi.

Krisis pejabat struktural sendiri, Pemkab Malang sudah melakukan upaya. Salah satunya dengan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat itu pihak Kemendagri memberikan arahan, agar Pemkab segera mengirim nama-nama yang yang akan menempati jabatan tersebut.

Baca Juga :  BPK RI Periksa Keuangan Pemkab Malang

“Kami sudah melakukan konsultasi  ke Kemendagri. Kami diminta membuat surat usulan. Kecuali untuk PTP, karena rekrutmennya melalui seleksi  secara ketat.

Dia mengatakan, sejak konsultasi Januari 2021, Pemkab Malang telah membuat surat usulan ke Kemendari. Namun sampai saat ini masih menunggi.

Sementara untuk PTP yang kosong, ditambahkan Nurman menggunakan seleksi secara langsung. Yaitu dengan membuka seleksi terbuka atau open bidding.

Kendati cukup banyak jabatan struktural yang kosong, tapi Nurman yakin tidak mengganggu roda pemerintahan secara signifikan. Karena berjalannya roda  pemerintahan telah diatur oleh sistem .

Baca Juga :  Jaring Aspirasi Warga Lewat Bina Wisata

“Secara teknis memang tidak ada kendala. Semua berjalan sesuai sistem,” katanya.

Tapi demikian idealnya kata Nurman jabatan yang kosong tersebut harus diisi. “Ini kami masih terus berupaya agar pengisian jabatan cepat terealisasi,”tandasnya.(ira/agp)

artikel Pilihan